Pematangsiantar, MISTAR.ID

Kebijakan efisiensi anggaran yang memangkas sampai Rp50,59 triliun dana transfer ke daerah membawa konsekuensi besar bagi pemerintah daerah, terkhusus 33 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Sebab selama ini, pemerintah daerah ketergantungan pada dana pusat.

Hal ini disampaikan Pengamat Anggaran dan Kebijakan Publik Sumatera Utara, Elfenda Ananda. Ia menyebut bahwa rata-rata kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Sumut dalam membiayai kebutuhan daerah hanya berkisar antara di bawah 1,6% hingga 33%.

Diketahui bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat membawa konsekuensi pemangkasan anggaran transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.

“Tentunya hampir semua daerah di Indonesia termasuk Sumut akan mengalami kewalahan dalam merencanakan belanja daerah. Karena, selama ini daerah punya ketergantungan besar terhadap dana transfer pemerintah pusat,” ucap Elfenda.

Selain itu, Elfenda juga menyoroti kebijakan orientasi kepala daerah yang akan melakukan retret. Namun, tetap membebankan biaya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

"Retreat bagi kepala daerah yang baru dilantik di tengah efisiensi anggaran membuat masyarakat bingung. Mengingat beban anggaran untuk peserta (kepala daerah dan rombongan) yang ikut retreat ditanggung masing-masing daerah. Seperti biaya operasional perjalanan dinas akan ditanggung daerah lebih kurang 22 juta rupiah per orang dan ditransfer ke rekening PT. Lembah Tidar," ujar Elfenda, Kamis (13/2/25) malam.

Tentu saja, lanjut Elfenda, kepala daerah tidak akan sendiri dan akan membawa rombongan seperti asisten.

Sementara itu, kegiatan pelaksanaan retreat rencananya akan dilaksanakan selama lebih kurang satu minggu di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Timur.

Elfenda berujar, harusnya terlebih dahulu diuji sejauh mana efektivitas kegiatan retreat ini dilihat dari pengalaman melakukan ditingkat Menteri dan wakil Menteri sebelumnya.

Sementara satu sisi, masyarakat masih belum melihat hasil yang diharapkan dari menteri yang ada saat ini. Sebab, mereka datang dari berbagai kelompok partai politik yang tentunya punya kepentingan masing masing.

Dari kebijakan efisiensi anggaran, ia meminta pemerintah pusat membuat kebijakan yang tidak mengurangi pelayanan publik nantinya, karena APBD yang sudah dipangkas harus menanggung beban lagi untuk kegiatan retreat.

“Kebijakan efisiensi anggaran diharapkan dapat mengedepankan pelayanan kepada masyarakat terutama manfaat dan dampak dari kebijakan yang dibuat pemerintah Kementerian atau Lembaga maupun pemerintah pusat,” katanya.

Elfenda menilai, penghematan anggaran belanja dirasa tidak adil karena di berbagai program dan kegiatan jauh dari manfaat.

Kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran dirasakan tidak adil disaat Presiden Prabowo Subianto dan parpol bagi bagi kue dengan membengkakkan jumlah kementerian dan penambahan wakil Menteri juga berbagai utusan lainnya.

"Sementara beban hutang yang jatuh tempo di tahun ini harus dibebankan kepada masyarakat," ucap Elfenda. (gideon/hm20)