Pematangsiantar, MISTAR.ID

Pemerintah Kota (Pemko) telah menyerahkan draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dokumen penting yang berisi tentang pembangunan Kota Pematangsiantar tersebut diserahkan sebagai bagian dari tahapan penyusunan APBD tahun anggaran mendatang yang harus lalui pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif.

Ketua DPRD Kota Pematangsiantar, Timbul Lingga, membenarkan draf R-APBD tahun 2026 sudah diberikan. Namun pasca diserahkan belum dilakukan pembahasan dan masih akan dijadwalkan.

"Meski telah diterima DPRD, belum dibahas. Ini akan kita jadwalkan untuk pembahasan lebih lanjut," ujar Timbul Lingga, Senin (17/11/2025).

Sementara itu, sejumlah anggota dewan menyebut masih menunggu jadwal resmi dari Badan Musyawarah (Banmus) DPRD sebelum masuk ke pembahasan komisi maupun rapat-rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pematangsiantar, Arri S Sembiring, menyampaikan bahwa pemerintah daerah diperkirakan harus melakukan penyesuaian anggaran prihal adanya pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dari pusat.

"Anggaran prioritas akan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah," ujar Arri Sembiring dikonfirmasi.

Penyesuaian ini muncul akibat potensi pemotongan dana transfer dari pusat, yang berpengaruh langsung pada kemampuan keuangan daerah di tahun 2026. Dari delapan program prioritas unggulan. Akan ada kendala terhadap tahapan rencana pelaksanaan dan realisasi dari target.

"Seperti Revitalisasi Pasar Horas dan peningkatan mutu layanan rumah sakit," ujarnya.

Namun, Arri Sembiring mengatakan, sesuai amanat Permendagri nomor 14 tahun 2026, sektor pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur masih tetap menjadi fokus utama dalam penyusunan APBD 2026.

"Iya, ada persentase target belanjanya yang harus terpenuhi," ucapnya.

Dibalik potensi pemotongan dana transfer dari pusat dan penyesuaian anggaran, arah pembangunan tetap utamakan kelanjutan layanan publik dan pencapaian target prioritas sesuai ketentuan Permendagri 14 Tahun 2026.