Shohibul mengatakan jika figur Wali Kota Surakarta, anak Joko Widodo, begitu penting di balik gugatan ke MK ini, berarti di bawah permukaan sudah dipersiapkan quasi infrastruktur demokrasi untuk memfasilitasinya.
“Itu bisa parpol dan gabungan parpol, dan juga figur bakal calon, khususnya (mungkin) Ganjar Pranowo dan atau Prabowo Subianto atau yang lain,” jelasnya.
Menurut Shohibul, hal ini disebut quasi infrastruktur, karena ia bukan nilai organik orisinal dalam kehidupan sosial politik, melainkan fasilitasi berintikan perlakuan khusus yang mengabaikan nilai merit system.
Baca juga : September, PDIP Umumkan Bakal Cawapres Mendampingi Ganjar
“Ini lebih tepat dilihat sebagai fenomena anomali demokrasi yang memusatkan tujuan untuk mengakomodasi kepentingan elit, maka potensi perlawanan sosial kultural sangat besar,” terangnya.
Shohibul menilai dengan adanya gugatan ini rakyat akan potensial membuka front perlawanan berdasarkan inisiatif civil society yang mekanismenya dapat dilihat dari terekspresikannya beragam opini melalui berbagai saluran terutama media, dan perlawanan teknis di lapangan yang arenanya berpusat pada masa Pilpres kelak.
“Dinamika lanjutannya kelak dapat mendorong pelaksanaan Pilpres ke situasi yang menjauhi karakteristik keberintegritasan,” sebutnya.
