11.5 C
New York
Sunday, May 5, 2024

PDIP Sumut Tegaskan Ingin Pemilu Proporsional Tertutup

Medan, MISTAR.ID

Wakil Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PDI-P Sumatera Utara Aswan Jaya menegaskan jika sikap partainya dengan tegas menginginkan Pemilihan Umum (Pemilu) menggunakan proporsional tertutup.

“Sikap PDI-P tegas, menginginkan proporsional tertutup. Alasannya karena proporsional tertutup adalah jiwa dan semangat bangsa Indonesia sejak awal. Karena pemilu pertama itu kita menggunakan proporsional tertutup. Di zaman Soeharto juga tertutup,” ujar Aswan, Kamis (2/3/23).

Aswan mengatakan, proporsional terbuka membuat demokrasi menjadi sangat liberal dan itu bukan menunjukkan kultur di Indonesia. Demokrasi liberal ini sarat dengan transaksional, yang menurut Aswan, membuat pemilu jadi mahal dan terjadi money politik.

Baca Juga:Delapan Fraksi DPR Tegas Tolak Proporsional Tertutup

“Kemudian demokrasi liberal ini mohon maaf, banyak menghasilkan calon-calon terpilih itu tidak sepaham dengan garis partai itu sendiri. Makanya kita ingin proporsional tertutup, yang paling utama itu adalah menjaga garis partai dan bangsa,” katanya.

Soal pemilih tidak bisa lagi memilih calon mereka jika menggunakan Pemilu proporsional tertutup, Aswan mengatakan, masyarakat bisa menilai dari hasil kerja anggota DPR yang ditunjuk oleh partai itu sendiri. “Kalau anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh partai tidak melakukan fungsinya sebagai wakil rakyat, ya pada pemilu berikutnya berarti partai A ataupun partai B tidak layak lagi dipilih,” ucapnya.

Lantas, masyarakat juga takut jika pemilu proporsional tertutup, karena bisa saja wakil mereka di dewan yang ditunjuk partai merupakan mantan koruptor atau narapidana?

Baca Juga:Pemilu Proporsional Tertutup Bentuk Kemunduran Demokrasi

“Kalau soal itu ada regulasinya. Seorang mantan koruptor maupun mantan narapidana tidak dapat mencalonkan diri di legislatif paling lama 5 tahun setelah bebas dari tahanan. Jadi kalau mantan koruptor ini mau nyalon, harus dibuat di balihonya tulisan saya mantan koruptor dan itu merupakan sanksi sosial berat bagi dia,” ucapnya.

Aswan juga meyakini partai politik (parpol) tidak akan menunjuk mantan koruptor yang akan menjadi legislatornya, karena pasti akan diketahui langsung oleh masyarakat.

“Saya rasa semua parpol memiliki cita-cita yang sama untuk memajukan bangsa dengan versinya masing-masing. Tentulah dia harus menempatkan kader-kader dia yang sejalan dengan cita-cita politiknya itu,” ucapnya.

Baca Juga:AHY: Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Memundurkan Kualitas Demokrasi

Bahkan, Aswan melihat kondisi yang ada sekarang ini malah cita-cita partai politiknya A, tapi cita-cita anggota legislatifnya B. Dan inilah menurutnya yang terjadi sekarang ini, sehingga arah pembangunan dan fungsi bangsa menjadi berantakan. “Sebab ada semacam pemahaman, toh nanti kami terpilih, rakyat kok yang memilih. Lantas kalau gak mau mencalonkan di situ lagi, bisa pindah ke partai B. Banyak sekarang kan yang pindah partai, yang penting dia duduk dan terpilih,” sebutnya.

Aswan juga menampik jika ada istilah PDI-P tidak memiliki calon legislatif terbaik makanya getol memperjuangkan Pemilu proporsional tertutup. Menurutnya, pernyataan itu adalah hanya untuk memutarbalikkan fakta.

Menurut Aswan, PDI-P adalah partai yang memiliki tokoh yang luar biasa banyak. Kader-kader PDIP di DPR juga jauh populer dari partai lain. “Kita takut sebenarnya mereka tidak memilik kader-kader yang mampu berjuang untuk memenangkan pemilu itu sendiri, sehingga mereka berharap dari calon untuk logistik yang besar agar bisa mendongkrak itu, contohnya mengambil mantan-mantan kepada daerah,” pungkasnya.(ial/hm15)

Related Articles

Latest Articles