Jakarta, MISTAR.ID
Isu Reshuffle menteri yang diwacanakan Presiden Jokowi menjelang akhir masa jabatannya masih ramai diperbincangkan. Bahkan disebut-sebut isu ini membuat dua partai – PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai NasDem memanas.
Urusan kursi menteri saat isu reshuffle kabinet muncul kembali. Kedua partai itu bahkan menunjukan keterbukaannya. PDIP dinilai tidak nyaman dengan keberadaan NasDem di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) buntut dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai capres 2024.
Pandangan tersebut diungkap oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Menurut Adi, saling balas serangan antara PDIP dan NasDem saat ini adalah perang terbuka.
“Ini perang terbuka antara PDIP dan NasDem. Sebelumnya hanya samar dan saling sindir. Publik melihat ini efek NasDem usung Anies maju Pilpres 2024 bukan karena kinerja. Jadi, lebih pertumbangan politis,” kata Adi kepada wartawan, Minggu (25/12/22).
Baca juga:NasDem: Jangan ada Upaya Pengaruhi Reshuffle Kabinet Jokowi
“PDIP sepertinya tak nyaman dengan NasDem yang terus berada di kabinet, sementara pada saat bersamaan usung Anies yang jelas-jelas berseberangan dengan Jokowi dan PDIP,” tambahnya.
Adi mengatakan PDIP berkepentingan mengamankan keberlanjutan program jokowi yang berkuasa 10 tahun. Itu artinya, kata dia, keberlanjutan program Jokowi harga mati bagi siapapun nantinya yang menang Pilpres 2024.
“Dan tak mungkin dilanjutkan oleh Anies yang secara diametral usung tagline perubahan. Publik memahami poros perubahan itu adalah poros yang 1.000 persen berolak belakang dengan Jokowi,” ucapnya.
Dia menyebut kini NasDem melakukan perlawanan atas serangan-serang PDIP itu. Sebab, kata dia, NasDem sebelumnya tak pernah protes terhadap semua kebijakan Jokowi.
“Tentu NasDem melawan karena sejauah ini NasDem tak pernah protes atau resisten terhadap semua kebijakan Jokowi hingga 2024,” imbuhnya.
Panas PDIP dan NasDem
PDIP dan NasDem panas soal kursi menteri-menteri saat isu reshuffle kabinet muncul kembali. PDIP meminta kinerja dua menteri NasDem, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, dievaluasi Presiden Jokowi.
Hal ini bermula saat PDIP merespons sinyal Jokowi yang membuka kemungkinan kembali melakukan reshuffle kabinet. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyatakan setuju ini merupakan waktu yang tepat bagi Jokowi untuk mengevaluasi menteri.
“Kalau itu urusannya Pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhirnya masa jabatan presiden, sehingga program-program yang sudah dicanangkan Pak Jokowi itu betul-betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi,” ujar Djarot di kantor DPP Taruna Merah Putih, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/12/22).
Djarot kemudian mengungkit masalah impor beras. Menurutnya, kegiatan impor beras di Kementerian Pertanian perlu dievaluasi. Dia mengatakan dengan kegiatan impor beras dinilai akan menyakiti petani.
Oleh karena itu, menurutnya, Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu dievaluasi Jokowi. Dia mengungkit semangat pembaruan.
“Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya,” ujarnya.
Baca juga:Reshuffle Menteri di Sisa Jabatan Jokowi, Siapa Menteri yang akan Diganti?
Respons Keras NasDem
Partai NasDem lalu merespons keras pernyataan PDIP itu. Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Ahmad Ali menuding PDIP hendak mengeluarkan NasDem dari koalisi pemerintahan Presiden Jokowi.
Ali mulanya mengatakan bahwa langkah reshuffle kabinet merupakan sepenuhnya hak Jokowi semata sebagai presiden.
“Kewenangan untuk melakukan evaluasi kinerja menteri itu ada di tangan presiden. Jadi orang lain tidak punya kewenangan untuk melakukan itu,” kata Ali kepada wartawan, Jumat (23/12).
Ali kemudian menyinggung pernyataan elite PDIP, Djarot Saiful Hidayat, yang meminta kinerja menteri-menteri NasDem dievaluasi. Menurut Ali, bukan pertama kalinya menteri NasDem jadi sorotan PDIP.
Ali menilai hal itu dilakukan PDIP agar NasDem dikeluarkan dari koalisi pemerintahan. Namun Ali mengaku tidak mengetahui alasannya.
“Itu hal yang sudah berulang-ulang dari satu kader ke kader yang lain mengatakan hal yang sama. Intinya menginginkan supaya NasDem itu keluar dari pemerintahan. Itu intinya kan. Karena saya nggak ngerti apa alasannya. Jadi sekali lagi bahwa Pak Jokowi tahu kebutuhan kabinetnya seperti apa, ya,” kata Ali. (detik/hm06)
