Medan, MISTAR.ID
Puluhan mahasiswa di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Demokrasi Indonesia (Germadi) menggelar diskusi publik dengan tema ‘Garis Nadi Demokrasi Indonesia Masa Kini’ di Kota Medan, kemarin.
Dalam diskusi yang dipandu oleh moderator Salim Abdurrahman, 3 orang narasumber menyampaikan pandangan dan analisis terkait tantangan demokrasi di Indonesia.
“Diskusi mencakup isu kemunduran demokrasi, politik dinasti yang mulai mencuat menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, penolakan terhadap calon presiden yang potensial melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), serta isu netralitas dan pelanggaran pidana dalam Pemilihan Umum (Pemilu),” ujar Ibnu Arsib, penggiat literasi dan demokrasi dari Germadi, pada Selasa (19/12/23).
Koordinator KontraS Sumut, Rahmat Muhammad, membahas isu pelanggaran HAM di Indonesia. Sementara Ahli Hukum Pidana dari FH Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Panca Sarjana Putra menyoroti netralitas dan pelanggaran pidana dalam Pemilu. Sedangkan Ibnu Arsib fokus membahas demokrasi dan politik dinasti.
Ibnu menjelaskan, diskusi tersebut bertujuan untuk menyadarkan masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap gejala politik dinasti yang dinilai merusak demokrasi di Indonesia.
Dia menegaskan, penolakan terhadap politik dinasti dan calon presiden yang dapat melanggar HAM. Ia mengkritisi kondisi demokrasi dianggap merosot, dengan konstitusi yang dinilai digunakan tidak sesuai dengan semangat negara hukum.
“Kita menolak politik dinasti. Kita juga menolak pelanggar HAM jadi Calon Presiden (Capres). Saya pikir anak-anak muda yang pro demokrasi dan memiliki masa depan cerah ke depan harus menolak itu. Sebab dengan matinya demokrasi, kreativitas dan kekritisan anak muda tidak akan terwujud. Demokrasi adalah sendi kehidupan kita ke depan, khususnya anak-anak muda. Generasi muda kita tidak gampang tertipu dengan gimik gemoy,” tegas Ibnu.
Diskusi juga menjadi bagian dari peringatan Hari HAM Internasional dan menyoroti indikasi pelanggaran netralitas dalam persiapan Pemilu 2024. (hutajulu/hm16)
