Jakarta, MISTAR.ID
Partai Gerindra ingin Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan sistem proporsional terbuka tetap digunakan pada Pemilu 2024.
“Kami ingin MK tetap menjaga susunan (sistem) seperti saat ini, bahwa pemilihan legislatif (pileg) dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka,” ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Bandar Lampung, Rabu (14/6/23).
Menurutnya, pemilu dengan perwakilan proporsional terbuka merupakan sesuatu yang dapat memperkuat demokrasi di negeri ini karena dapat mendekatkan anggota wakil rakyat dan masyarakat.
“Sementara itu, jika masalah relatif tertutup bagi kita, itu bisa menjauhkan wakil rakyat dengan rakyatnya,” ujarnya.
Baca juga : Tiga Hari Lagi, Gugatan Sistem Pemilu di Indonesia Diketok MK
Namun, lanjutnya, dengan menggunakan sistem proporsional tertutup justru akan memperkuat partai politik.
“Tentu di satu sisi dapat memperkuat partai politik dengan sistem proporsional tertutup, namun di sisi lain justru menjauhkan anggota parlemen dari rakyatnya,” ujarnya.
Sebelumnya, pada Kamis, 15 Juni 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menangani gugatan UU Pemilu dengan sistem proporsional terbuka.
Baca juga : Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Dinilai Masih Layak Digunakan di Pemilu 2024
Majelis hakim menerima kesimpulan para pihak pada Rabu (31/5/23) pukul 11.00. WIB. Pemaparan kesimpulan berlangsung pada sidang Selasa (23/5/23) dengan keputusan Majelis hakim yang mempersilakan para pihak untuk menyampaikan kesimpulannya paling lambat Rabu (31/5/23).
Pada 14 November 2022, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima tuntutan berdasarkan Pasal 168(2) UU Pemilu, terdaftar dengan nomor registrasi 114/PUU-XX/2022, tentang perwakilan proporsional terbuka.
Keenam pemegang paten tersebut juga Brian Wicaksono (Paten I), Yuwono Pintadi (Paten II), Fahrurrozi (Paten III), Ibnu Rachman Jaya (Paten IV), Riyanto (Paten V) dan Nono Marijono (Paten VI). (ant/hm18)
