Simalungun, MISTAR.ID

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mulai melakukan perbaikan jalan yang sempat terputus di Huta V Suhinagodang, Nagori Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun. Proses perbaikan ini mendapat pengawalan pihak kepolisian setempat.

Perbaikan untuk tahap awal ini dilakukan sejak, Kamis (7/11/24), dengan menimbun lubang yang telah memutus akes jalan dari Tanah Jawa menuju Kabupaten Asahan dengan material tanah sebanyak 20 truk.

Pekerjaan ini diharapkan akan memperbaiki kondisi infrastruktur vital bagi mobilitas penduduk dan logistik di wilayah tersebut. Untuk kelancaran arus lalu lintas, diberlakukan pengalihan sementara waktu, seperti dari Tanah Jawa menuju Dusun Pardamean Nauli Jawa Tongah 2 dialihkan melalui simpang Tanjung Pasir dan Panambean Marjandi.

Kemudian, kendaraan dari Hatonduhan diarahkan melalui Simpang Gereja HKBP Jawa Tongah, Panombean Manjandi, dan berakhir di Tanjung Pasir, Kabupaten Simalungun.

Baca Juga : Jalan Penghubung Dua Kecamatan di Simalungun Terputus, Warga Harus Memutar Lebih Jauh

Kapolsek Tanah Jawa, Kompol Asmon Bufitra menjelaskan, petugas lalu lintas akan stanby di lokasi dan terus memantau situasi. Untuk keperluan yang lain, petugas juga akan membuat penyesuaian.

“Pengalihan arus lalu lintas ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada gangguan yang signifikan terhadap akses warga dan bahwa semua kendaraan dapat bergerak dengan aman di sekitar area konstruksi,” katanya, Jumat (8/11/24).

Kasi Humas Polres Simalungun, AKP Verry Purba menambahkan, pengamanan dan pengalihan arus ini merupakan bagian dari upaya kepolisian mendukung proyek infrastruktur.

“Kami berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk Dinas PUPR untuk memastikan bahwa pekerjaan dapat berlangsung lancar tanpa mengorbankan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan,” ucapnya.

Dia menyebutkan jika kehadiran polisi di lokasi kerja tidak hanya meningkatkan keamanan, tetapi juga menunjukkan komitmen Polres Simalungun dalam memastikan bahwa setiap aspek kegiatan publik, khususnya yang berhubungan dengan infrastruktur, mendapat pengawasan dan pengamanan yang memadai. (hamzah/hm24)