Batu Bara, MISTAR.ID

Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda atau Ampera menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Kabupaten Batu Bara, Selasa (3/2/2026).

Mereka menyoroti dugaan penyimpangan Bantuan Keuangan Khusus atau BKK pengadaan 141 Pojok Baca Digital Desa Tahun Anggaran 2025 yang dinilai sarat praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Koordinator aksi, Ahmad Fatih Sultan, menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Salah satunya mendesak Kejaksaan Negeri Batu Bara untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan menyeluruh terhadap Peraturan Bupati terkait BKK Pojok Baca Digital, termasuk menelusuri aliran anggaran dan pihak-pihak yang diduga diuntungkan.

Massa juga meminta seluruh pihak yang terlibat, mulai dari penyusun kebijakan, organisasi perangkat daerah teknis, hingga rekanan pelaksana kegiatan, dipanggil dan diperiksa.

Selain itu, Ampera mendesak Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian bertanggung jawab secara administratif dan politik atas kebijakan yang dinilai mengarah pada pengkondisian proyek. Mereka juga menuntut transparansi penetapan program, rincian anggaran per desa, serta manfaat nyata bagi masyarakat.

Pada tuntutan lainnya, massa meminta DPRD Kabupaten Batu Bara membentuk panitia khusus, serta mendesak audit menyeluruh oleh Inspektorat Daerah dan BPK RI.

Aksi sempat diwarnai penolakan saat Staf Ahli Pemkab Batu Bara mencoba memberikan tanggapan. Usai menyampaikan tuntutan, massa membubarkan diri dengan pengamanan dari Polres Batu Bara dan Satpol PP. (hm21).