Jakarta, MISTAR.ID
Menko Polhukam mengaku mendapat ‘ancaman’ dari seorang jenderal ketika hendak membongkar kasus korupsi di lingkungan Asabri. Namun, ancaman itu diabaikan dan lanjut menjalankan tugasnya.
“Seorang bintang 3 (jenderal) telepon saya, pokoknya, enggak takut, Menko Polhukam sekalipun kalau coba-coba mencemarkan nama baik Asabri, saya bawa ke pengadilan. Saya bilang, ‘orang ini berani melawan Menko Polhukam’,” kata Mahfud, Rabu (29/11/23) dalam acara di Universitas Budhi Darma, Tangerang.
Mahfud pun mengatakan bahwa jenderal yang mengancamnya, belakangan terbukti terlibat kasus korupsi di Asabri.
“Ternyata dia (yang mengancam) terbukti korupsi,” katanya dengan menekankan soal tidak adanya Menko Polhukam berani bersuara mengungkap perkara-perkara korupsi, termasuk kasus Jiwasraya, dan Garuda.
Baca juga:Â Pj Wali Kota Resmikan Gerai PT Asabri dan PT Taspen di Mal Pelayanan Publik Tebing Tinggi
Pernyataan tegas itu disampaikan Mahfud untuk menepis tudingan yang menyebut dirinya ikut bertanggung jawab terkait kasus korupsi di Indonesia yang semakin merajalela.
Mahfud MD yang kini menjadi calon Wakil Presiden nomor urut 3, menilai bahwa tidak ada pejabat Menko Polhukam yang lantang dan berani bicara terkait kasus korupsi selantang dirinya.
Ia pun bisa disebut sangat berperan untuk membongkar kasus pembunuhan Brigadir Josua yang dilakukan Ferdy Sambo saat menjabat Kadiv Propam Polri.
Menurut Mahfud, dia tidak pernah diam dan bahkan tidak segan menyebut bahwa di pemerintahan banyak kasus korupsi yang ditutup-tutupi.
Baca juga:Â Tujuh Terdakwa Korupsi Rp22 Triliun ASABRI Dituntut Hari Ini
“Menko Polhukam itu sudah ada 16 orang sejak tahun ’73 (1973), apa ada Menko Polhukam yang mengatakan di negara kita ini banyak koruptornya? Jadi saya bertindak. Lalu saya yang ngomong bahwa ini fenomena di pemerintahan kita,” kata pria yang pernah menjadi hakim konstitusi itu.
Mahfud mencontohkan saat dirinya ikut mengungkap skenario kasus tembak mati yang melibatkan jenderal polisi bintang dua, Ferdy Sambo. Dia mengaku juga turut mengungkap kasus korupsi Asabri, hingga dugaan pencucian uang di Kemenkeu senilai Rp349 triliun.
“Katanya itu bukan urusan saya, itu urusan jaksa, itu urusan polisi. Itu urusan apa, enggak! Meskipun saya koordinator nggak punya wewenang, tapi saya berhak untuk mengkoordinir,” ujar dia yang juga Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Ketua Satgas TPPU tersebut.(cnn/hm17)
