Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengevaluasi Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Subkomponen 1D demi meningkatkan mutu.
Pelaksana Harian (​Plh.) Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama Raziras Rahmadillah mengatakan, evaluasi dilakukan setelah 1 tahun dijalankan. Melalui pengalaman yang ada, tujuan program P3PD semakin dapat dirasakan masyarakat.
Evaluasi juga merupakan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sangat penting guna melihat perbaikan dan peningkatan yang perlu dilakukan pada setiap -kegiatan selanjutnya yang belum terlaksana.
Evaluasi ini dalam rangka melihat capaian kinerja dan progres pelaksanaan P3PD Subkomponen 1D pada Tahun Anggaran 2023. Evaluasi akan memetakan persoalan yang muncul selama ini sehingga upaya penyelesaiannya sekaligus mitigasi terhadap kendala dalam langkah-langkah yang akan dilaksanakan.
Raziras menekankan soal pentingnya sistem dashboard kecamatan sebagai tools kerja camat dalam melaksanakan fungsi camat untuk mendukung kualitas layanan dasar di desa sehingga benar-benar dapat diimplementasikan melalui 10 langkah yang sudah ditetapkan dan modul-modul pelatihan yang sudah disusun.
Alat tersebut bakal menjadi ruh dalam pelaksanaan program agar menjadi komponen utama yang perlu dilatih secara berjenjang sampai kepada camat.
Baca juga:Â Pemkab Deli Serdang Luncurkan Aplikasi Sirkulasi Desa Membangun
Pelatihan Master of Trainer (MOT) yang sudah dilaksanakan sebelumnya menjadi titik awal untuk melaksanakan program tersebut sehingga proses transfer of knowledge berikutnya dalam trainer of training (TOT) bisa tercapai dan dapat diimplementasikan oleh camat.
“Layanan dasar di desa dapat benar-benar mencapai sasaran kepada masyarakat,” pungkasnya.
Rapat mulai 9 hingga 11 November 2023. Rapat tersebut menghadirkan beberapa narasumber, yaitu unsur akademis Prabawa Eka Soesanta yang menyampaikan terkait dengan langkah strategis camat dalam pelayanan dasar di desa.
Baca juga:Â Dana Desa Tetap Jadi Prioritas APBN di Tahun 2024
Pejabat dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) khusus Jakarta yang menyampaikan materi terkait mekanisme pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan program yang bersumber dari loan.
Rapat dihadiri oleh Tim Fasilitator pelatihan dari Widyaiswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Inspektorat Jenderal Kemendagri, Sekretariat Jenderal Kemendagri, National Management Consultant (NMC), dan Tim Sekretariat P3PD Subkomponen 1D.(antara/hm17)
