Jakarta, MISTAR.ID

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tidak boleh mengalami kenaikan meskipun pemerintah melakukan pemangkasan anggaran.

Sri Mulyani menyatakan bahwa pihaknya akan meneliti secara detail anggaran operasional perguruan tinggi agar tidak terdampak pemotongan yang dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran kementerian dan lembaga (K/L).

"Langkah ini tidak boleh, saya ulangi tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT, yang dalam hal ini baru akan diberlakukan untuk tahun ajaran baru 2025/2026 pada Juni atau Juli nanti," tegas Sri Mulyani dalam konferensi pers di Komisi III DPR RI, Jakarta, Jumat (14/2/25),d ilansir dari detikfinance.

Dia menambahkan bahwa pemerintah akan memastikan pemotongan anggaran tidak mengganggu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas utama perguruan tinggi.

Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa efisiensi anggaran K/L hanya menyasar pengeluaran tertentu seperti perjalanan dinas, seminar, pengadaan alat tulis kantor (ATK), serta kegiatan seremonial lainnya.

Oleh karena itu, anggaran perguruan tinggi hanya akan terdampak pada pos belanja tersebut, bukan pada biaya operasional utama yang berkaitan langsung dengan pendidikan.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menyebutkan bahwa pemangkasan anggaran berpotensi menyebabkan kenaikan UKT di PTN.

Satryo menjelaskan bahwa pemotongan terbesar terjadi pada anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), yang sebelumnya berjumlah Rp6,01 triliun dan kini dipangkas hingga 50%.

"Jika BOPTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah," ujar Satryo dalam rapat di Komisi X DPR RI, Rabu (12/2).

Satryo juga mengungkapkan bahwa pagu anggaran Kemendiktisaintek tahun ini sebesar Rp56,6 triliun mengalami efisiensi sebesar Rp14,3 triliun. (detik/hm20)