Jakarta, MISTAR.ID
Bakal cawapres sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD mempersilakan anggota DPR RI Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu untuk mengusulkan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) soal putusan syarat jadi capres dan cawapres.
“Terserah DPR lah, saya tidak boleh komentari apa yang akan dilakukan oleh DPR,” kata Mahfud di Makassar pada Rabu (1/11/23).
Menurut Mahfud, hak angket yang ditunjukkan ke pemerintah dapat dilakukan oleh anggota DPR. Namun, mengenai hak angket itu, Mahfud mengaku dirinya tidak akan ikut campur.
Baca juga:Pernyataan Hakim MK ke Publik soal Beda Pendapat Batas Usia Capres-Cawapres Dinilai Menyalahi Etik
“Menurut aturan bahwa (hak) angket itu untuk pemerintah, tapi silahkan saja, kan DPR bisa berimprovisasi tentang siapa yang akan diangket. Kita tidak boleh ikut campur,” ungkapnya.
Sementara mengenai pemeriksaan yang dilakukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kepada Ketua MK Anwar Usman, diharapkan dapat berjalan dengan baik dan menyerahkan sepenuhnya kepada MKMK untuk memberikan sanksi jik ada pelanggaran.
“Jadi biarkan Mahkamah Kehormatan yang memberitahukan apa yang terjadi dan apa hukumannya, kalau perlu ada hukuman,” ungkapnya.
Baca juga:Putusan Batas Usia Capres-Cawapres Berpotensi Dibatalkan, Ketua MKMK Ngaku Belum Yakin
Sebelumnya, Anggota DPR Masinton Pasaribu lewat interupsinya di Rapat Paripurna DPR RI ke-8 masa persidangan II Tahun Sidang 2023-2024, Jakarta, Selasa (31/10/23), menyampaikan usulan tentang rencana untuk hak angket terhadap MK seiriing dengan putusan yang mengubah syarat menjadi capres dan cawapres.
“Kita harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPR. Ibu ketua, saya Masinton Pasaribu anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta menggunakan hak konstitusi saya untuk mengajukan hak angket terhadap lembaga mahkamah konstitusi,” kata Masinton.(cnn/hm17)
