Jakarta, MISTAR.ID
Pemerintah bakal menerapkan sistem zonasi Covid-19 dengan merujuk pada rasio testing, dari yang sebelumnya ditentukan lewat konfirmasi kasus. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan perubahan ini dilakukan menyusul temuan sejumlah pemerintah daerah mengakali data penularan kasus di wilayahnya.
Budi mengungkap sejumlah Pemda tidak menggelar tes secara agresif agar tak menemukan kasus Covid-19. Dia menyebut sejumlah Pemda itu takut dicap gagal karena menemukan banyak kasus Covid-19.
“Seakan-akan semua daerah berebutan agar nilainya kelihatan baik dengan cara tidak membuka semua testing yang ada di sana atau tidak melakukan testing sebesar seharusnya,” kata Budi dalam Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan di Kompleks Parlemen, Jakarta, disiarkan kanal Youtube DPR RI, Senin (5/7/21).
Baca juga:Â Warga Terpapar Covid-19 Bertambah, Siantar Selatan Kembali ke Zona Merah
“Kita akan mengubah, kita tidak akan melihat lagi dari merah, kuning, hijaunya berdasarkan kasus konfirmasi,” ucapnya.
Budi menyampaikan pemerintah pusat akan menentukan zonasi Covid-19 berdasarkan rasio tes. Pemerintah akan mengecek seberapa banyak tes yang digelar di satu daerah per hari.
Selain itu, pemerintah akan mengecek jumlah orang yang positif Covid-19 dari seluruh peserta tes per hari (positivity rate). Jika positivity rate masih tinggi, Pemda diminta untuk meningkatkan jumlah tes.
Baca juga:Â Status Medan Siang Masih Zona Orange Sorenya Berubah jadi Zona Merah, Sumut Bertambah 185 Kasus Covid
“Kalau tes sudah 1 kali WHO, positivity rate tinggi, artinya tes kurang banyak, masih banyak orang yang tertular yang kita tidak bisa identifikasi,” ujarnya.
Budi meminta setiap daerah mengejar target tes minimum dari WHO, yaitu 1:1000 penduduk per Minggu. Selain itu, pemda juga diminta terus melakukan tes jika positivity rate masih di atas 5 persen.
“India saja sempat naik 5-10 kali standar WHO, itu yang kita kejar,” ucap Budi.(cnn/hm06)
