Jakarta, MISTAR.ID

Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mendukung penuh program sarapan gratis yang digagas oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih, Pramono Anung-Rano Karno. Pihaknya memastikan bahwa program tersebut tidak akan tumpang tindih dengan program makan bergizi gratis (MBG) yang saat ini sedang berjalan.

"PSG (Program Sarapan Gratis) adalah bagian dari pendukung program MBG, jadi bisa dipastikan tidak ada tumpang tindih program," kata Sekretaris F-PDIP DPRD DKI Jakarta, Dwi Wijayanto Rio Sambodo, kepada wartawan, kemarin.

Rio menjelaskan bahwa Pramono-Rano akan menggunakan metode yang berbeda dengan program MBG, dimana program sarapan gratis ini akan berbentuk subsidi untuk sekolah-sekolah. Nantinya, sekolah diminta bekerja sama dengan UMKM dan kantin sekolah.

"Karena Pemerintah Mas Pram-Bang Doel memberikan fasilitasi untuk program sarapan dengan mekanisme yang berbeda dari MBG, yang mengutamakan kemandirian sekolah. Pemprov Jakarta akan memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah, dan sekolah pun akan diminta untuk bekerja sama dengan unsur-unsur di sekitar sekolah, seperti UMKM, kantin sekolah, maupun komite sekolah," terangnya.

Rio menambahkan bahwa fraksi PDIP juga mendukung sepenuhnya gagasan memulai program sarapan gratis di wilayah padat penduduk dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, masyarakat tersebut seharusnya menjadi prioritas awal. "Setelah itu, program ini akan dilanjutkan untuk seluruh pelajar di Jakarta," tambahnya.

Anggota Komisi B tersebut meyakini bahwa program sarapan gratis ini adalah langkah yang tepat untuk membantu pemenuhan gizi siswa sekaligus mengurangi beban biaya pendidikan yang dikeluarkan orang tua. Ditambah lagi, dengan APBD Jakarta tahun 2025 yang mencapai Rp91,34 triliun, program ini dipastikan dapat didukung.

"Jakarta dianggap memiliki kemampuan anggaran untuk dialokasikan ke program unggulan seperti sarapan gratis ini. APBD Jakarta tahun 2025 sebesar Rp91,34 triliun, belum lagi jika dilihat dari potensi Corporate Social Responsibility (CSR)," ucap Rio.

Meski demikian, PDIP mendorong agar dibangun sistem pengawasan yang komprehensif selama program sarapan gratis berjalan. Rio juga mengusulkan agar menu sarapan gratis mengutamakan masakan khas Betawi.

"Kami juga mengingatkan untuk membangun sistem pengawasan yang komprehensif dan berkelanjutan, melibatkan seluruh stakeholder terkait, serta melakukan simulasi pelaksanaan. Selain itu, variasi menu, misalnya dengan mengutamakan masakan khas nusantara, khususnya Betawi, yang tentunya memenuhi unsur gizi yang seimbang," jelasnya.

Sebelumnya, Pemprov Jakarta menyatakan akan mendukung program sarapan gratis yang digagas oleh Pramono Anung dan Rano Karno. Pemprov Jakarta menyiapkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk program tersebut.

"Pada waktu penyusunan RAPBD 2025, meskipun belum ada arahan khusus, kami sudah menyiapkan bagian dalam BTT untuk mendukung program ini," kata Penjabat Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, di Balai Kota Jakarta, Kamis (16/1).

"Jika nanti memang akan ada program sarapan gratis atau subsidi, kita bisa menyesuaikan dengan pergeseran anggaran," lanjutnya. (mtr/hm24)