Pematangsiantar, MISTAR.ID

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, mendatangi Gedung Bareskrim Polri untuk melaporkan dugaan penyebaran hoaks yang menyeret namanya.

Kedatangan JK pada Selasa (8/4/2026) sekitar pukul 11.00 WIB didampingi oleh tim kuasa hukum. Ia tampak mengenakan kemeja biru dan langsung memasuki gedung tanpa banyak memberikan keterangan kepada awak media.

“Mau melapor,” ujarnya singkat.

Laporan Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik

Kuasa hukum JK, Abdul Haji Talaohu, membenarkan bahwa kedatangan tersebut untuk melaporkan sosok bernama Rismon Hasiholan Sianipar.

Menurut Abdul Haji, laporan ini merupakan tindak lanjut setelah pihaknya melakukan konsultasi dengan penyidik sebelumnya.

“Kami akan lakukan pengaduan setelah melengkapi sejumlah data dan bukti,” jelasnya.

Ia menyebut laporan juga menyasar beberapa akun YouTube, antara lain:

1. Ruang Konsensus
2. Musik Ciamis
3. Mosato TV
4. YouTuber Nusantara

Konten dari akun-akun tersebut dinilai telah merugikan dan menjatuhkan reputasi JK sebagai tokoh nasional.

Butuh Bukti Tambahan

Sebelumnya, tim hukum JK telah berkonsultasi dengan Direktorat Tindak Pidana Umum dan Siber di Bareskrim. Dari hasil konsultasi itu, penyidik meminta pelapor melengkapi sejumlah barang bukti sebelum laporan resmi diajukan.

Langkah ini diambil untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur dan memiliki dasar yang kuat.

Bantahan dari Pihak Terlapor

Di sisi lain, pihak Rismon Hasiholan Sianipar membantah tuduhan tersebut. Melalui kuasa hukumnya, Jahmada Girsang, disebutkan bahwa kliennya tidak pernah menyebut nama JK dalam konteks yang beredar.

Ia menegaskan bahwa video yang viral di media sosial diduga merupakan hasil rekayasa berbasis Artificial Intelligence.

“Itu olahan AI, Rismon tidak pernah menyebut nama Pak JK,” ujarnya.

Sorotan Bahaya Konten Manipulatif

Kasus ini kembali menyoroti meningkatnya risiko penyebaran informasi palsu melalui teknologi digital, termasuk manipulasi video berbasis AI yang semakin sulit dibedakan dari konten asli.

Di tengah perkembangan teknologi, masyarakat diimbau untuk lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama yang melibatkan tokoh publik.