Jakarta, MISTAR.ID
Pungutan liar (Pungli) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di dinas pendidikan kota/kabupaten, disinyalir kerap terjadi. Demikian ditegaskan anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Sofyan Tan.
Ia mengungkap, pungutan liar ini terjadi setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memutuskan agar dana BOS ditransfer langsung dari pemerintah pusat ke sekolah.
Artinya, tidak ada campur tangan pemerintah daerah dalam perkara penyaluran dana BOS. Namun, Tan mengatakan, sejumlah dinas pendidikan berupaya turut terlibat dengan menerbitkan surat edaran.
“SE tersebut menyatakan untuk mencairkan dana BOS harus dapat persetujuan dan rekomendasi dari dinas pendidikan yang bersangkutan,” ungkapnya melalui rapat dengar pendapat dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan jajarannya, Senin (22/6/20).
Baca Juga:Nadiem Makarim Hanya Dapat Nilai C dari ‘Oemar Bakri’
Ia pun menilai hal ini mesti ditertibkan oleh Nadiem. Pasalnya, kebijakan memberikan dana BOS langsung kepada sekolah niatnya supaya tak ada kendala penyaluran yang kerap tersendat birokrasi.
“Surat edaran ini yang menghambat dan terjadi celah untuk pungli terhadap sekolah,” terangnya. Nadiem memutuskan, penyaluran dana BOS bisa diberikan langsung kepada sekolah dari pemerintah pusat. Sebelumnya dana BOS diterima sekolah melalui perantara pemerintah daerah.
Kebijakan ini pun disusul dengan pembebasan batasan pemakaian dana BOS selama pandemi Covid-19 atau corona. Sekolah, dalam hal ini bisa memakai dana BOS secara bebas sesuai kebutuhan.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PPP Illiza Sa’adudin Djamal sempat mengkritik langkah pemerintah memangkas dana BOS untuk penanganan pandemi virus corona. Menurutnya, semestinya pemerintah bisa memotong pos anggaran lain guna dialokasikan untuk keperluan penanganan Covid-19.
Yang terbaru, Nadiem juga mengalokasikan Rp3,2 triliun dari dana BOS afirmasi dan kinerja untuk sekolah yang terdampak corona. Ini pun termasuk sekolah swasta.(cnnindonesia/hm10)
