Jakarta, MISTAR

Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto dan wakilnya, Raja Juli Antoni menyatakan komitmen untuk menempuh kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selama satu tahun, mereka telah melaksanakan beberapa program dan kebijakan. Dia juga menyoroti beberapa evaluasi yang dilakukan untuk meningkatkan penyelesaian masalah pertanahan.

Menurutnya, ada tiga kebijakan mereka lakukan sesuai dengan tiga arahan Presiden untuk mengejar Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), konflik tanah dan penyelesaian sengketa, serta pembangunan Kota Nusantara.

Baca juga: Masyarakat Diimbau Jangan Isi formulir Elektronik Program PTSL Jika Bukan dari Situs Resmi Pemerintah

Tiga arahan dimaksud adalah PTSL, Penyelesaian Konflik dan Sengketa Tanah, serta dukungan untuk pembangunan Kota Nusantara.

Ia menilai PTSL sebagai program revolusioner, karena berhasil meningkatkan angka pendaftaran tanah, dari semula 500 ribu sertifikat per tahun menjadi tujuh hingga delapan juta sertifikat per tahun.

Dari total 126 juta bidang tanah di Indonesia, 103,1 juta telah terdaftar dan bersertifikat. Hal Ini mengarah pada kontribusi ekonomi nasional dari pajak, dengan dana yang disalurkan sebesar Rp5.574 triliun (US$372,9 miliar).

Baca juga: 307 Warga Terima Sertipakat Tanah Program PTSL

Dia juga membenarkan bahwa dia bersama wakil menteri berhasil menyelamatkan 6,7 juta meter persegi tanah senilai Rp1,08 triliun dari rampasan mafia tanah. “For People for Indonesia Policy” juga diterapkan dalam redistribusi tanah, ujarnya.

Ia mencontohkan Suku Anak Dalam di mana 744 keluarga suku tersebut menerima petak hasil redistribusi setelah mengalami konflik selama 35 tahun. Keberhasilan kebijakan itu juga ditiru di tempat lain, seperti masyarakat Wonorejo di Blora yang akhirnya memiliki status hukum atas tanah yang mereka tempati sejak 1947.

Menteri Tjahjanto menjelaskan lahan tersebut untuk pelabuhan logistik, Bendungan Sepaku Semoi, instalasi pengolahan air limbah, tempat pengolahan sampah, dan lain-lain. Dari 12 proyek lahan di Kota Nusantara, enam sudah rampung, dan enam lainnya ditargetkan siap pada akhir 2023.

“Sepenuh hati kami menjalankan amanah dari Bapak Presiden Jokowi karena kami tahu bahwa (ujung penerima) kebijakan itu adalah untuk rakyat dan untuk Indonesia,” pungkasnya. (antara/hm17)