Jakarta, MISTAR.ID

Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI), Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan sejumlah modus penyelundupan yang disinyalir terjadi pada pelabuhan tikus di Indonesia.

Ia menyebut, sesuai dengan apa yang disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan, ada 351 pelabuhan tikus yang sudah teridentifikasi sebagai landing spot dari berbagai kemungkinan penyelundupan.

Sri Mulyani juga menyampaikan, dengan frekuensi kapal yang berlabuh di Indonesia mencapai lebih dari 894.000 kali, pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia menjadi titik rentan untuk praktik ilegal, seperti penyelundupan dan penghindaran kewajiban kepabeanan dan cukai.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Penindakan Impor & Ekspor di Wilayah Provinsi Jawa Timur 2024-2025, yang dikutip mistar.id dari media liputan6, pada Kamis (6/2/25).

Lebih lanjut, ia membeberkan, modus-modus yang sering digunakan oleh para pelaku penyelundupan sangat beragam, mulai dari manipulasi dokumen impor, misalnya dengan under-invoicing atau deklarasi palsu, hingga penyelundupan dengan cara yang lebih kreatif.

Pada bidang impor, kata Sri Mulyani, pelaku sering kali menggunakan teknik seperti mengganti kode HS (Harmonized System) barang, agar mendapatkan tarif yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar kewajiban kepabeanan sama sekali.

"Kalau dari impor, itu modus-modus apakah dia melakukan under-invoicing, atau deklarasi yang salah, atau mis-declaration, atau bahkan tidak menyampaikan deklarasi, dan juga pergeseran dari Harmonized System atau HS Code-nya," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Sri Mulyani, pelabuhan tikus juga sering menjadi jalur bagi kapal-kapal kayu atau moda transportasi yang tidak resmi, serta pelintas batas darat yang sulit diawasi.

"Jalurnya, kalau dari sisi impor, bisa menggunakan kapal kayu, modus-modus yang tidak resmi, atau melalui perbatasan darat," ungkapnya. Dan fenomena ini, membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.

Dalam rangka menghadapi ancaman itu, Pemerintah Indonesia tidak hanya melibatkan Bea Cukai, tetapi juga bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Bakamla, TNI Angkatan Laut, Polri, dan Kementerian Perhubungan.

Beberapa modus yang baru ditemukan, antara lain pemindahan barang antar kapal (ship-to-ship) dengan tujuan untuk menyembunyikan kegiatan ekspor atau impor ilegal.

"Itu kita bisa lihat berbagai modus, seperti pemindahan antar kapal atau ship to ship dengan pura-pura antar pulau tapi sebetulnya dia bisa ekspor atau impor kemudian," ujarnya.

Bukan itu saja, bahkan ada pula penggunaan kompartemen khusus dalam kontainer untuk menyembunyikan barang-barang terlarang, serta penyelundupan dengan menggunakan kapal berkecepatan tinggi yang sulit diawasi.

Untuk menghadapi tantangan ini, Sri Mulyani menekankan pentingnya penggunaan teknologi canggih seperti X-ray untuk memeriksa kontainer secara menyeluruh.

Sejumlah pelabuhan besar seperti Pelabuhan Tanjung Priok, Perak, dan Tanjung Emas kini sudah dilengkapi dengan teknologi X-ray yang mampu memindai 100 persen isi kontainer, sebuah langkah penting dalam upaya memerangi penyelundupan.

"Atau melakukan kompartemen dari seperti kotak kontainer, yang sekarang dengan X-ray yang kita miliki di Priok, kita juga melakukan di Perak dan Tanjung Emas, semuanya akan menggunakan X-ray yang bisa melihat 100 persen isi dari kontainer. Kalau dulu kita tidak mampu," cecarnya.

Namun, sekalipun teknologi sudah semakin canggih, pengawasan tetap membutuhkan kerjasama yang solid antar kementerian dan lembaga terkait. Tidak ada satu instansi pun yang dapat menangani masalah ini sendirian. (*/hm27)