Pematangsiantar, MISTAR.ID

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataannya dalam forum konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung viral di media sosial. Ia menyebut program MBG “tidak perlu ahli gizi” dan mengusulkan penggantian peran tersebut dengan tenaga bersertifikasi singkat.

Asal Kontroversi: Video Viral di Forum MBG

Dalam rekaman yang tersebar di Instagram (@undercover.id), seorang ahli gizi memberi masukan teknis terkait pelaksanaan MBG, termasuk pentingnya kolaborasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi). Namun, Cucun menanggapinya dengan nada tegas, menyatakan profesional tersebut berlebihan:

“Tidak perlu ahli gizi, tidak perlu Persagi … yang diperlukan adalah satu tenaga yang mengawasi gizi.”

Cucun juga mengklaim lulusan SMA bisa dilatih selama tiga bulan, diberi sertifikasi oleh BNSP, dan menjadi tenaga pengawas gizi. Menurutnya, “siapa pun bisa menangani gizi,” termasuk ustaz yang mengelola dapur pesantren.

Reaksi Publik dan Politik

Pernyataan Cucun memicu gelombang kritik di media sosial. Akun Instagram pribadinya dibanjiri komentar netizen yang menilai ucapannya arogan dan berisiko mengurangi kualitas program MBG.

Tak hanya publik, Partai Gerindra juga menyoroti pernyataannya. Mereka menilai wacana mengganti “ahli gizi” dengan tenaga non-profesional sangat berbahaya, karena bisa memengaruhi kualitas pengelolaan program gizi nasional.

Analisis Kebijakan: Risiko dan Implikasi

1. Penurunan Standar Profesional

Menggantikan ahli gizi dengan tenaga bersertifikasi singkat berisiko menurunkan kualitas pemantauan gizi. Ahli gizi adalah profesional terlatih yang memahami aspek nutrisi, sanitasi, dan keamanan pangan — kompetensi yang tidak bisa digantikan hanya dalam beberapa bulan pelatihan.

2. Inspeksi dan Audit Gizi

Jika tenaga non-profesional mengambil alih peran pengawas gizi, mekanisme audit dan pemantauan menjadi krusial. Tanpa pengawasan ketat, ada risiko penurunan mutu makanan, pemenuhan nutrisi yang tidak optimal, hingga potensi masalah kesehatan bagi penerima manfaat, seperti siswa.

3. Dampak Kepercayaan Publik

Keputusan ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap MBG, terutama di tengah isu keracunan MBG yang sempat mencuat. Dukungan publik bisa melemah jika masyarakat menilai program tidak dikelola profesional.

4. Audit Anggaran dan Regulasi

Usulan Cucun untuk mengubah nomenklatur dari “ahli gizi” menjadi tenaga pengawas gizi memerlukan revisi regulasi dan anggaran. Perubahan ini berpotensi menurunkan alokasi untuk profesional gizi dan mengubah struktur pengawasan program secara keseluruhan.

Profil Cucun dan Relevansi Isu MBG

Cucun Ahmad Syamsurijal merupakan Wakil Ketua DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dalam buletin parlemen, ia tercatat mendukung penganggaran dan pengawasan program MBG melalui fungsi legislatif.

Namun, pernyataannya soal ahli gizi memperlihatkan interpretasi kebijakan gizi yang pragmatis dan menuai kontroversi publik.

(berbagaisumber/ai/mistar)