“Saya berharap pimpinan lembaga bantuan hukum (nantinya) dapat menjalankan layanan bantuan hukum ini secara optimal disertai dengan pemanfaatan anggaran yang tersedia dan program kerja terhadap layanan bantuan hukum,” tegasnya.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, kata Agung, dilakukan penambahan dan pengurangan anggaran bagi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran dan pemerataan akses bantuan hukum.
Selain itu, terdapat penambahan 15 OBH baru yang telah lulus verifikasi dan akreditasi untuk periode 2025–2027. Dengan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas layanan bantuan hukum, kehadiran negara diharapkan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Baca juga : Kemenkumham RI Mutasi 57 Pejabat, Kakanwil Kemenkumham Sumut Dipimpin Anak Agung Gde Krisna
Dengan bertambahnya jumlah OBH ini, Kanwil Kemenkumham Sumut pun berharap dapat meningkatkan cakupan layanan bantuan hukum dan mempermudah masyarakat dalam mengaksesnya.
“Adanya OBH diharapkan dapat membantu masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya,” tandas Agung. (deddy/hm18)
