Medan, MISTAR.ID
Wali Kota Medan Bobby Nasution diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kota Medan Ferri Ichsan mengikuti rapat koordinasi Inspektur Daerah seluruh Indonesia tahun 2023 secara virtual dari ruang Command Center Kantor Wali Kota Medan, Rabu (25/1/23).
Rapat koordinasi ini dibuka langsung oleh Mendagri Tito Karnavian. Dalam arahannya, Mendagri mengatakan rapat koordinasi ini merupakan tindaklanjut dari rapat kerja bersama Forkopimda yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu yang lalu.
Dalam rapat kerja tersebut, Tito menyebutkan beberapa point menjadi atensi Presiden Joko Widodo, salah satunya masalah pertumbuhan ekonomi yang harus tetap dijaga di tengah ketidakpastian situasi global saat ini.
Baca Juga:BI Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia 2023 Jadi 2,3 Persen
“Pertumbuhan ekonomi salah satunya didukung oleh anggaran dan belanja pemerintah. Karena itu pemda harus betul-betul memastikan agar belanja pemerintah efisien dan tetap jadi sasaran,” pesan Mendagri.
Untuk itu, mantan Kapolri ini meminta agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus betul-betul melakukan pengawasan terhadap anggaran yang digunakan.
“Teman-teman APIP yang ada di daerah harus betul-betul melakukan pengawasan terhadap anggaran yang digunakan, tujuannya agar semakin banyak uang yang beredar di masyarakat,” ujar Mendagri.
Dalam rapat koordinasi ini juga dilakukan penandatanganan MoU antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparatur Penegak Hukum (APH).
Usai mengikuti rapat koordinasi bersama Mendagri tersebut, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Medan Ferri Ichsan mengatakan, bahwa rapat ini bertujuan agar lebih mensinergikan antara APIP dan APH.
Apalagi sebelumnya Wali Kota Medan Bobby Nasution juga telah menekankan agar fungsi APIP lebih ditingkatkan sebagai pengawasan di internal pemerintah daerah.
Baca Juga:Pertumbuhan Ekonomi Global Diprediksi Melambat Dalam Satu Dekade
“Pak wali juga sudah menekankan agar fungsi APIP ini lebih ditingkatkan sehingga dapat melakukan pengawasan dari awal jalannya pemerintah,” kata Ferri Ichsan.
Dengan adanya MoU antara APIP dan APH ini, Ferri Ichsan berpendapat langkah ini sangat baik untuk menyelaraskan dan memperkuat fungsi APIP apabila terjadinya pelanggaran.
“Kita berharap dengan adanya MoU ini fungsi APIP semakin berjalan lebih baik sehingga tidak ada keraguan bagi Pemda dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat,” sebutnya. (rahmad/hm12)
