Medan, MISTAR.ID

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara (Sumut) disebut-sebut menganggarkan Rp96.349.513.000 (Rp96,3 miliar) untuk pembangunan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut yang baru.

Anggaran hampir senilai Rp100 miliar itu disebut-sebut berjenis dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut tahun 2025.

Menanggapi hal ini, Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sumut, Adre Ginting, mengaku belum mendapatkan pemberitahuan resmi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terkait hal tersebut.

"Sejauh ini belum ada terinformasi. Saya juga baru tahunya dari media, mudah-mudahan benar. Saya dapat informasi dari pemberitaan. Kalau benar kita syukuri, karena kantor untuk ukuran Kejati Kelas 1 sudah jauh tertinggal," ucapnya saat diwawancarai mistar.id melalui sambungan seluler, Rabu (19/2/25).

Adre mengatakan, apabila hal tersebut tidak benar, maka pihaknya akan tetap bekerja sebagaimana biasanya dalam melayani masyarakat.

"Namun, jika tidak benar maka tidak apa-apa, karena kita akan menyesuaikan diri dan tetap melakukan pekerjaan dengan baik dalam pelayanan kepada masyarakat dan tetap optimal," tuturnya.

Kendati demikian, Adre tetap berharap pembangunan Kantor Kejati Sumut yang baru benar adanya sebagaimana pemberitaan yang beredar di media massa.

"Mudah mudahan benar, sehingga kantor kita semakin baik. Semuanya tujuan untuk melayani masyarakat, kalau memang benar syukur allhamudillah, kalau pun tidak kita tetap meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ucapnya lagi.

Ketika dipastikan apakah anggaran Rp96,3 miliar itu untuk pembangunan gedung dari awal atau hanya sebatas renovasi, Adre tak menjawab secara gamblang. Dia kembali bilang bahwa dirinya masih mendapatkan informasi dari pemberitaan yang beredar.

"Sejauh ini saya baru baca dari pemberitaan media. Ya, ada yang menanyakan teman media begitu juga," kata Adre. (deddy/hm20)