DPRD Sumut Perjuangkan Hak PRT


Anggota Komisi E DPRD Sumut, Meryl Rouli Saragih. (f: ist/mistar)
Medan, MISTAR.ID
Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), Meryl Rouli Saragih menyatakan siap membuka ruang dialog dengan para pekerja rumah tangga dan organisasi terkait untuk memastikan suara mereka didengar dan diperjuangkan.
“Sebagai anggota DPRD Sumut Komisi E yang membidangi kesejahteraan rakyat, tentu sangat memahami dan menaruh perhatian besar terhadap aspirasi para pekerja rumah tangga (PRT),” ucap Meryl pada mistar.id, Rabu (19/2/25).
Sebelumnya, Aksi unjuk rasa para PRT pada 17 Februari 2025 lalu menuntut pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
“Yang mereka lakukan bukan sekadar tuntutan, tetapi cerminan dari realitas yang sudah lama terabaikan,” katanya.
Menurut Politisi Partai Demokrasi (PDI) Perjuangan itu, PRT merupakan bagian penting dari perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan sosial.
“Cukup ironis sebenarnya, mereka masih belum mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Banyak dari mereka mengalami eksploitasi, jam kerja tidak manusiawi, gaji tidak sesuai, bahkan kekerasan fisik maupun psikis tanpa ada mekanisme perlindungan yang jelas,” ucapnya.
Sebagai anggota Komisi E, Meryl menyampaikan untuk mendukung penuh percepatan pengesahan RUU PPRT.
“Kami di DPRD Sumut akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam mengadvokasi hak-hak mereka,” katanya.
Ia juga memastikan regulasi di tingkat provinsi dapat sejalan dengan upaya PPRT yang baik.
“Dari segi kebijakan ketenagakerjaan, pengawasan, maupun edukasi kepada masyarakat, kita upayakan lebih menghargai hak-hak PRT yang lebih baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Meryl mengatakan tuntutan yang disampaikan bukan sekadar kepentingan sekelompok orang, tetapi menyangkut isu kemanusiaan.
“Tidak boleh ada pekerja yang terus diperlakukan tidak adil hanya karena profesinya dianggap “tidak formal.” Kami akan terus berjuang agar hak-hak pekerja rumah tangga diakui dan dilindungi sebagaimana pekerja di sektor lainnya,” ucapnya.
Dari sisi praktis, kata Meryl, pihaknya akan mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk majikan, agar lebih sadar akan hak-hak pekerja rumah tangga.
“Mereka bukan hanya pekerja, tetapi manusia yang memiliki hak atas kesejahteraan, keamanan, dan kehidupan yang layak,” ujarnya. (ari/hm20)