Medan, MISTAR.ID
Penjabat Gubernur Sumut, Hassanudin, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pertanggung-jawaban keuangan daerah. Hal ini disampaikannya usai menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V, di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Jakarta.
Hassanudin menyatakan, Pemerintah Provinsi Sumut telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak sembilan kali dari BPK RI.
“Tentunya ini menjadi komitmen Pemprov Sumut untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya melalui siaran pers, Rabu (24/1/24).
Anggota V BPK, Ahmadi Noor Supit, menekankan tujuan pemeriksaan adalah memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Pada kesempatan tersebut, BPK memberikan opini WTP kepada dua Kementerian dan empat Lembaga Negara. Dari 283 Pemerintah Daerah di Jawa dan Sumatera, 261 mendapat opini WTP.
Baca juga:Â Hassanudin Ungkap 4 Prioritas Pembangunan Sumut di Pra Musrenbang RKPD
Supit juga menyoroti belanja pemerintah yang dianggap berisiko tinggi, seperti belanja operasional dan bantuan sosial, sebagai fokus pemeriksaan tahun ini.
“Nilai-nilai integritas, independensi, dan profesionalisme diharapkan tetap terjaga selama proses pemeriksaan demi meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara,” tambahnya.
Kendati Pemprov Sumut telah meraih penghargaan WTP, Hassanudin mengungkapkan, komitmen untuk terus meningkatkan prestasi tersebut tetap menjadi prioritas.
“Ini prestasi yang patut dibanggakan. Perlu diketahui, kami tetap fokus untuk terus berkembang di era keuangan yang lebih transparan,” pungkasnya. (Hutajulu/hm20)
