Medan, MISTAR.ID
Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin, menyampaikan tekadnya untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas di Sumut. Salah satunya mendukung pelaku usaha disabilitas dengan menyediakan fasilitas, memberikan pelatihan, akses modal, dan memastikan usaha yang inklusif.
Namun pernyataan Pj Gubernur itu ditanggapi kritis oleh Sekretaris Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Rando Silitonga.
“PJ Gubsu itu kurang paham tentang disabilitas, mungkin dia enggak pernah turun langsung melihat aktivitas disabilitas,” ujar Rando pada Selasa (9/1/24).
Rando menyoroti beragam peran yang dimainkan oleh penyandang disabilitas di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, UMKM, hingga olahraga. Terkait pernyataan komitmen Pj Gubsu, Rando memberikan komentar tajam.
Baca juga:Â Pemerintah Diminta Beri Kesetaraan Bagi Atlet Disabilitas
“Kalau benar dia mendukung disabilitas, akan kami tunggu realisasinya di 2024 ini. Jangan hanya omongan. Mudah-mudahan dia enggak diganti. Tapi terus terang, dia enggak paham tentang disabilitas, sebenarnya.”
Rando menegaskan kebutuhan akan pemahaman yang lebih baik terhadap kehidupan penyandang disabilitas. Ia mengajak Pj Gubernur Sumut untuk turun langsung dan memahami kebutuhan serta kontribusi positif yang dapat diberikan oleh penyandang disabilitas di berbagai sektor.
Kritik Rando tidak hanya sebatas pemahaman Pj Gubernur, tetapi juga mencakup kekhawatiran terhadap kecenderungan Pemprov Sumut yang dianggap semakin mendiskriminasi penyandang disabilitas. Rando meminta perhatian dan dukungan yang lebih baik pada penyandang disabilitas, terutama dalam bidang olahraga, UMKM, dan pendidikan.
Baca juga:Â Hari Disabilitas, 200 Penyandang Disabilitas Dilatih Mandiri
Terkait dengan dukungan pada pelaku UMKM difabel, Rando menyatakan ketidakjelasan anggaran dan program yang diberikan oleh Pemprov Sumut. Ia menantang Pj Gubernur Sumut untuk menunjukkan hasil konkret dari dukungan yang diberikan, termasuk permodalan yang disebutkan.
“Kalau kita lihat kecenderungan 2024, kita boleh lihat nanti di pagu anggaran bagaimana mereka mewujudkannya, ada nggak kita diprioritaskan kalau memang mereka benar-benar komitmen. Berapa persen rupanya anggaran untuk disabilitas?” gerutunya.
Tak hanya itu, Rando juga menceritakan diskriminasi yang terjadi pada atlet disabilitas. Bahkan di Dinas Sosial dan Dispora, kata Rando, dua instansi ini kurang memperhatikan disabilitas.
Baca juga:Â 29 Mahasiswa Disabilitas Diterima di 4 Perguruan Tinggi Swasta di Medan
“Dinas Sosial dan Dispora, bagaimana mereka memperhatikan kami? Padahal banyak atlet disabilitas yang berprestasi. Baru-baru ini, atlet disabilitas sama sekali tidak ada diberi bonus, sementara atlet normal malah diapresiasi dengan penghargaan dan bonus tinggi. Ini saja udah menunjukkan bahwa ada ketimpangan yang nggak mungkin PJ Gubernur Sumut nggak tahu itu,” katanya.
Dengan kritiknya, Rando berharap agar Pj Gubernur Sumut dapat lebih memahami dan merespons kebutuhan nyata penyandang disabilitas di Sumut, serta memberikan dukungan yang konkret dan merata di semua sektor, dan bukan sekadar lip servis. (hutajulu/hm17)
