“Nanti setelah masa kampanye, APK akan menjadi limbah baru. Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap limbah tersebut?” tanyanya.
Menurutnya, penting untuk membatasi pemasangan APK secara luas di berbagai titik jalan, bukan hanya di jalan protokol dan jalan tanpa hambatan.
“Penting untuk membatasi pemasangan APK secara digital di beberapa titik. Ini akan menjadi limbah baru juga. Kita harus menghitung limbah dari kayu, bahan baliho, dll. Setelah masa kampanye, siapa yang akan mencabut APK tersebut, tidak mungkin hanya Satpol PP sendiri,” pungkasnya.
Baca juga : Walhi Sumut Soroti Pemasangan APK Caleg di Pepohonan Tepi Jalan
Mujahiddin mengingatkan baliho hanya menjadi tanda bahwa Indonesia sedang mengadakan pemilihan umum.
“Penting bagi calon legislatif atau partai politik untuk pemasangan baliho mereka dan alat peraga APK menjadi lebih tertib. Kadang, jarak yang berlebihan menutupi ruang-ruang tertentu,” tandasnya.
Sebagai pengamat, Mujahiddin menyatakan APK saat ini menciptakan keriuhan baru di masyarakat.
“Saat ini, muncul kekhawatiran terkait APK di masyarakat. Kesadaran setiap calon legislatif dan tim pemenangan untuk pemasangan APK sangat penting. Jangan sampai merugikan banyak orang,” tandas Mujahiddin. (khairul/hm18)
