Medan, MISTAR.ID
Pemerintah Kota (Pemko) Medan ternyata menghabiskan anggaran yang cukup besar untuk membayar beban gaji Pekerja Harian Lepas (PHL). Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Medan, Irwan Ritonga, memperkirakan ada lebih dari Rp500 miliar setiap tahunnya kas milik Pemko Medan yang terkuras untuk membayar PHL.
Jumlah tersebut lebih besar atau setara dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) beberapa kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumut. “Per tahun ada Rp500 miliar biaya yang dikeluarkan untuk membayar PHL. Itu bisa lebih besar dari APBD beberapa daerah yang ada di Sumut,” kata Irwan saat rapat pembahasan mengenai nasib 48 PHL Dinas Pertanian Kelautan (Diskanla) bersama Komisi IV DPRD Medan, Senin (8/2/21) sore.
Dikutip dari website Kemendagri, dari 33 kabupaten/kota yang ada di Sumut, Kabupaten Pakpak Bharat yang memiliki APBD terkecil ketimbang daerah lainnya yakni hanya Rp563 miliar. Jumlah tersebut sama dengan anggaran yang dikucurkan Pemko Medan untuk membayar beban gaji PHL.
Baca Juga:Dievaluasi Gubsu, Alasan Gaji 48 PHL Dinas Pertanian dan Perikanan Medan Tidak Dibayar
Rapat sendiri dipimpin Ketua Komisi IV Paul Mei Anton Simanjuntak dan dihadiri sejumlah anggota seperti Antonius Tumanggor, Renville Napitupulu, Dedy Aksyari, Edy Surianta, Edwin Sugesti dan sebagainya.
Dalam kesempatan itu, Irwan menambahkan, membayar gaji 48 PHL Diskanla sangat beresiko. Sebab, berdasarkan hasil evaluasi gubernur tidak diperkenankan menambah jumlah PHL. “Evaluasi provinsi tidak boleh menambah pegawai non PNS. Kami tidak mau melampaui dari evaluasi provinsi, nanti bisa jadi temuan BPK. Kasian ASN di sana nanti, malah disuruh mengembalikan,” tuturnya.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Medan, Muslim Harahap mengatakan sejak 2018 jumlah PHL setiap tahunnya berkurang. Menurut dia, jumlah PHL disesuaikan dengan analisa jabatan dan beban kerja yang ada.
Baca Juga:Pembayaran Gaji 48 PHL Dinas Pertanian dan Perikanan Medan Masih Mengambang
“Sejak 2018 ada hampir 13 ribu PHL, pengeluaran gaji Rp750 miliar per tahun, setelah dibuat analisa jabatan dan analisa kerja tahun 2019 didapatkan dan dikurangi menjadi 9 ribu, tahun 2020 juga 9 ribu,” ujarnya.
Sedangkan Anggota DPRD Medan Fraksi Nasdem, Antonius Tumanggor, dalam kesempatan itu mempertahankan solusi dari PHL yang ada di Diskanla. Dia kasihan melihat PHL di sana yang harus patungan untuk membayar gaji rekannya karena tidak ditampung oleh APBD. (iskandar/hm12)
