Medan, MISTAR.ID
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) kali ini menyampaikan kritikan pedas. Lembaga itu menantang para calon kepala daerah (Cakada) tahun 2020 agar datang ke KPPU menyampaikan komitmennya. Apa topik dari tantangan itu?
“Mau mencalon pemimpin di kabupaten/kota di Sumatera Utara, tantangan saya untuk komitmen tidak bersengkongkol tender pengadaan barang dan jasa. Kalau ada calon kepala daerah berkomitmen itu, datang ke KPPU. Pasti itu akan dipilih?” kata Kepala KPPU Kantor Wilayah (Kanwil) I Ramli Simanjuntak dalam pelaksanaan program Profesor Universitas Sumatera Utara (USU) mengabdi, Selasa (8/9/20).
Ramli menilai persengkongkolan bisa dicegah sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha. Karena, tindakan persengkongkolan tersebut, menjadi pintu masuknya terjadi dugaan korupsi yang menjerat kepala daerah itu sendiri.
Baca Juga: Proyek Pelabuhan Muara Taput Berbiaya Rp37 Miliar Digugat Pemenang Tender
Pastinya, persengkongkolan itu membuat banyak kepala daerah terjerat ?kasus korupsi dengan indikasi dugaan suap dilakukan pelaku usaha atau pemenang tender kepada pihak pemangku kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa di daerah.
“Komitmen dia (kepala daerah) untuk tidak bersengkongkol nanti saat menjabat. Supaya di daerahnya, tidak ada terjadi persengkongkolan dan pengadaan barang dan jasanya fair. Para ASN bisa berjalan dengan baik dan maksimal,” tandas Ramli.
Dalam kesempatan yang sama Prof Ningrum Natasya Sirait mendukung KPPU Kanwil I untuk terus melakukan pencegahan dan penindakan terhadap persengkongkolan pada pengadaan barang dan jasa dijajaran pemerintah kabupaten/kota di Sumut ini.
Baca Juga: DPR: Kasus Jiwasraya Sebuah Persekongkolan
“Maka kita sarankan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak di Sumut ini untuk dapat mengajukan komitmen pada debat calon Kepala Daerah. Agar dapat menyampaikan visi dan misi untuk memberantas persengkongkolan dan memberantas korupsi,” pungkasnya. (anita/hm02)
