Mengacu pada Pasal 33 PP No 51 tahun 2023 terkait penentuan UMK, pengajuannya dilakukan oleh walikota atau bupati untuk selanjutnya ditetapkan gubernur. Dalam pengajuannya, bupati harus melihat hasil penghitungan yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.
“Jika berdasar hasil penghitungan nilai UMK adalah sama atau rendah dibanding UMP, maka bupati/walikota tidak dapat merekomendasikan nilai UMK tersebut kepada gubernur. Dalam kondisi demikian, maka gubernur kemudian memiliki kewenangan untuk menetapkan UMK,” sambungnya.
Baca Juga :Â UMP Sumut Hanya Naik Rp99 Ribu, Partai Buruh: Itu Upah Memilukan, Bakal Siapkan Aksi Bergelombang
Sunarji menjelaskan UMP berlaku pada para pelaku usaha/industri kecil menengah (UKM/IKM) yang memiliki pegawai minimal 19 orang wajib membayar upah sesuai dengan upah minimum provinsi/kota (UMP/UMK). Hal ini berlaku bagi UKM yang sudah memiliki badan hukum dalam bentuk PT maupun CV,” pungkasnya. (dinda/hm24)
