“Di balik rotasi ini rakyat tak mungkin tak berspekulasi. Akan ada yang mengatakan tindakan Joko Widodo ini terkait pengamanan menantunya untuk Pilgubsu, atau spekulasi-spekulasi lainnya dan itu sangat normal dalam politik. Namun bagi saya mau dirotasi tiap pekan pun statusnya tetap saja, sangat kurang indah buat demokrasi,” ungkapnya.
“Kepala Daerah dipejabatkan dalam kurun waktu yang lama, yang seyogyanya jabatan itu diisi oleh hasil elektorasi, amatlah tidak elok bagi demokrasi substantif. Tetapi Joko Widodo memilih modus itu sebagai langkah politik. DPR tak malah mendukungnya,” sambungnya.
Menurut kabar yang beredar, Hassanudin akan segera dilantik menjadi Pj Gubernur NTB pada, Senin (24/6/24) besok di Jakarta. Sementara sosok yang akan menjadi Pj Gubernur Sumut yakni Agus Fatoni.
“Kepada Hasanuddin dan penggantinya saya berpesan agar berusaha menjaga integritas pemilu (pilkada) yang pasti akan berpotensi menyimpang dari koridor sebagaimana terjadi dalam pemilu 2024. Ajak semua kekuatan masyarakat sipil untuk membangun demokrasi. Tidak akan ada orang yang datang dari Eropa, Afrika dan Amerika untuk memperbaiki demokrasi Indonesia. Kitalah yang harus bekerja jujur untuk itu,” pungkasnya. (Iqbal/hm20)
