Menurut Hassanudin, stabilitas keamanan menjadi syarat utama bagi demokrasi, dan pemerintah bertanggung jawab memastikan hak-hak dan kebebasan berpendapat masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan aparat hukum yang terlatih, profesional, dan proporsional.
“Ini menjadi kebutuhan aparat keamanan dalam menangani situasi yang mungkin muncul selama proses demokrasi, termasuk Pemilu dan kegiatan politik lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolda Sumut, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi mengatakan rapim ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait arah kebijakan pemerintah tahun 2024.
“Melalui Rapim ini, saya berharap kita dapat menyamakan persepsi. Polda Sumut siap mendukung pemerintah untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” jelas Irjen Agung.
Baca juga : Tumbuhkan Ekonomi, Pj Gubernur Sumut Perkuat Hilirisasi dan Kewirausahaan
Kepala Staf Ahli Kodam I/BB, Brigjen David Hatigoran Hutagaol juga menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan Polri dan Pemprov Sumut demi menjaga stabilitas keamanan di Sumut.
“Kita siap bersinergi dengan Polri dan Pemprov Sumut demi menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat,” katanya. (hutajulu/hm18)
