Medan, MISTAR.ID
Manajemen PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN Persero) terus mendapat sorotan publik dan DPRD Medan. Selain tudingan masalah tidak transparan jumlah penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) yang dikutip dari pelanggan, kualitas pemasangan tiang listrik banyak disoal masyarakat.
Seperti disampaikan Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan Haris Kelana Damanik ST, Selasa (22/2/22).
Ia menyebut, Pemko Medan menuding pihak PLN tidak transparan terkait PPJU lantaran kontribusi yang diperoleh Pemko Medan disebut tidak sesuai dengan pajak yang dipungut PT PLN.
Baca juga:Wakil Wali Kota Medan Tegaskan PLN Harus Transparan Soal Data Pelanggan
“Kita sudah menyoroti hal itu agar PLN dapat memperbaiki dan mensinkronkan data guna transparansi jumlah yang dipungut. Hal ini sangat kita sayangkan, manajemen di PLN Medan kurang sehat,” sebut Anggota Komisi II DPRD Medan ini.
Dikatakan Haris, kinerja PLN dalam pemasangan tiang listrik yang tidak sempurna juga banyak dikomplain masyarakat.
“Saat DPRD reses, banyak menerima laporan warga terkait keberadaan tiang listrik di badan jalan. Sama halnya minimnya tiang listrik, sehingga pemasangan listrik di rumah warga akhirnya dari mustang ke mustang milik warga. Ini kan rawan terjadinya korslet arus pendek,” terangnya.
Sama halnya dengan pemasangan tiang listrik yang letaknya berada di badan jalan dan mengganggu pengguna jalan. “Banyak kita terima protes warga saat reses terkait masalah ini. Kita berharap PLN respon menyikapi dan segera perbaikan demi estetika Kota Medan,” harap Haris.
Selain itu, Haris juga meminta pihak PLN agar menjalankan fungsi pengawasan dengan benar terkait kualitas tiang listrik.
Baca juga:Anggota DPRD Medan: Dalami Dugaan Kebocoran PPJU PT PLN
“Kualitas tiang listrik harus benar-benar diperhatikan. Kita tidak ingin kejadian tiang listrik tumbang dan menimpa warga seperti yang di Patumbak kembali terulang,” tegas Haris.
Lanjutnya, dirinya juga mendorong pihak PLN tetap rutin melakukan pengawasan tindak pencurian arus listrik. “Tindak pencurian yang dilakukan pengusaha industri atau usaha lainya tidak dapat ditolelir,” tandasnya. (rahmad/hm06)
