Medan, MISTAR.ID
Gubernur Provinsi Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menyinggung ada perbandingan dana transfer dari pemerintah pusat yang didapatkan untuk Pemerintah Provinsi Sumut dengan provinsi lain, dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada kabupaten/kota se Sumut, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Senin (13/12/21).
Menurut orang nomor satu di Sumut ini, idealnya untuk Provinsi Sumut mendapatkan sekitar Rp150 triliun dalam satu tahun. Namun, hanya menerima dana sebesar Rp39 triliun.
“Saat ini kita menerima hanya Rp39 triliun dengan jumlah penduduk sekitar Rp15 juta penduduk. Maka, kita bandingkan sama Aceh yang hanya memiliki sekitar 5 juta penduduk namun mendapatkan dana sebesar Rp32 triliun. Ini yang kita perbandingkan. Ternyata di Aceh itu punya dana otonomi khusus (Otsus) sedangkan di Sumut tidak, sehingga relatif dekat Rp39 trilun dan Rp32 triliun,” kata Edy pada wartawan.
Baca Juga:Disdik Pemprovsu Pertegas Larangan Libur Nataru Meski PPKM Level 3 Batal
Selain itu, dana bagi hasil yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumut hanya Rp1,8 triliun, menurutnya juga tidak mencukupi atau kurang. Paling tidak ada 30% dari pendapatan perkebunan, peternakan, ekspor dan impor yang ada di Sumut diserahkan ke Provinsi Sumut.
“Apabila bisa 30% dana bagi hasil diberikan pada kita. Maka kita bisa menghidupkan 33 kabupaten/kota terkhusus kepada kesejahteraan rakyat kita,” jelasnya.
Sebelumnya, Edy mengungkapkan, akibat pandemi Covid-19 ada proyek-proyek yang tertunda di Sumut dan akan di selesaikan segera. Hal ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka target-target di Sumut yang dimulai dari masalah pendidikan, kesehatan dan pertanian serta infrastruktur akan dijadikan prioritas.
Baca Juga:Pemprovsu Diminta Segera Perbaiki Jalan Amblas di Panombean Panei Simalungun
“Sebab, kemarin telah kita alihkan lantaran pandemi Covid-19. Maka dengan dana Rp39 triliun itu juga termasuk dana-dana desa di Sumut akan dikerjakan. Dan, fokus kita tetap ke arah pertanian dalam rangka pangan yang akan kita perkuat,” bebernya.
Dari 33 kabupaten/kota se Sumut, ada tujuh daerah yang tidak hadir maka tidak diserahkan DIPA tersebut. “Karena tidak hadir dan tidak ada alasan jelas, maka tidak diserahkan dulu,” tegasnya.(anita/hm10)
