“Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka diperlukan kepatuhan petugas yang bertanggung jawab untuk mengentry penggunaan vaksin melalui aplikasi SMILE di semua tingkat administrasi (Kabupaten/Kota, Puskesmas dan faskes yang melaksanakan pelayanan imunisasi) sehingga tidak ada gap jumlah vaksin yang tersedia riil dan yang tercatat di SMILE,” jabarnya.
Ditambahkannya, sesuai dengan KMK 12Â tahun 2017 tentang pelaksanaan imunisasi bahwa tingkat Provinsi dapat menyimpan vaksin untuk kebutuhan 3 bulan.
Tingkat Kabupaten/Kota dapat menyimpan vaksin untuk kebutuhan 2 bulan, lanjutnya, dan Tingkat Puskesmas dapat menyimpan vaksin untuk kebutuhan 1Â bulan ditambah 1 minggu.
Baca juga :Â Sepanjang 2023, Vaksinasi Polio Sasar 62.718 Anak di Simalungun
“Namun tidak semua Kabupaten/Kota mempunyai volume penyimpanan yang cukup untuk kebutuhan maksimal tersebut dan tidak tersedianya biaya pengambilan vaksin di Kabupaten/Kota ke Provinsi. Terjadi kekosongan vaksin di tingkat Kabupaten/kota kadang sampai ke Puskesmas,” urainya.
Selain itu, ditambahkannya masih ada beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumut yang belum melaksanakan one gate policy (kebijakan satu pintu) dalam pengelolaan vaksin. Dimana, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui bahwa imunisasi dasar tidak cukup.
Baca juga :Â Dinkes Medan Sasar 18.195 Anak SD Peroleh Vaksin HPV
“Sehingga diperlukan dosis tambahan (booster) pada usia baduta dan anak sekolah tingkat dasar sesuai jadwal Imunisasi Rutin Lengkap (IRL). Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi perubahan paradigma dari Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) menjadi Imunisasi Rutin Lengkap (IRL),” sebutnya.
Dari hasil Survey Cepat Komunitas (SCK) di beberapa lokasi di wilayah Provinsi Sumatera Utara hal ini dikarenakan tidak mengetahui jadwal dan lokasi posyandu.
“Lalu, tidak mengetahui bahwa dosis pemberian sudah lengkap atau belum. Sedangkan untuk data 2024 belum terlapor karena data masih berjalan,” tandasnya. (anita/hm18)
