Medan | MISTAR.ID – Limbah merkuri dari tambang emas ilegal dituding menjadi penyebab masalah kesehatan sangat serius di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara. Sudah 12 anak lahir dengan cacat bawaan. Bayi-bayi malang tersebut diduga telah terpapar limbah zat kimia berbahaya tersebut.
Menyikapi masalah ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai membentuk tim untuk mengatasi masalah dugaan beroperasinya tambang emas ilegal di Kabupten Mandailing Natal, yang diduga menyebabkan banyak bayi lahir dalam kondisi cacat.
“Saat ini sedikitnya 12 bayi dilaporkan lahir dalam kondisi cacat di wilayah itu. Ada yang lahir dengan usus terburai, ada bayi yang lahir tanpa batok kepala. Itu karena ada perusahaan-perusahaan ilegal menambang emas di sana,” kata Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, Selasa (19/11/19).
Dia mengungkapkan, tambang-tambang ilegal itu membuang limbah merkuri langsung ke sungai yang sehari-hari digunakan warga. Bahkan, sebagian dari ibu bayi yang lahir cacatitu, tercatat pernah bekerja pada pertambangan-pertambangan ilegal di wilayah itu.
Kasus-kasus seperti ini, menurut Edy, harus segera ditangani secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat. Pihaknya sudah mengumpulkan Forkompimda untuk mencari solusi masalah ini.
Dia menegaskan, tambang-tambang ilegal yang ada di sana wajib ditutup. Selain menyalahi aturan, juga menyebabkan dampak negatif terhadap kesehatan.
“Saya perintahkan untuk berhenti. Tambang emas ilegal ini harus kita rapikan. Harus dengan segera, sehingga rakyat terselamatkan,” tegasnya.
Dia juga menyayangkan respon Pemkab Madina yang dinilai lamban terkait masalah ini. “Pemkab Madina harusnya sudah tahu dari waktu lalu. Kita dari Medan terlalu jauh ke sana,” ungkapnya.
Poldasu akan Bersinergi
Menyikapi masalah ini, Polda Sumatera Utara mengaku telah mendapatkan informasi tentang limbah tambang emas di Kabupaten Mandailing Natal yang dapat menyebabkan penyakit.
“Ya, kita sudah dapat info,” sebut Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmadja, Selasa (19/11/19).
Untuk itu, Polda Sumut sendiri akan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah ini. “Kita akan bersinergi dengan pemerintah daerah karena ini tetap melibatkan tokoh-tokoh yang ada. Kemudian dengan aparat setempat juga,” katanya.
Dalam menyelesaikan masalah ini pihaknya tidak bisa terburu-buru. “Kita tunggulah karena tidak bisa langsung karena berkaitan dengan masalah masyarakat,” jelas Tatan.
Saat ditanya apakah pihaknya akan melakukan tindakan terhadap orang-orang yang terlibat masalah ini, Tatan belum bisa memastikannya. “Kita tetap melakukan upaya-upaya pendekatan secara persuasif,” terang dia.
Reporter: Daniel/Saut
Editor: Luhut Simanjuntak
