Medan, Mistar.id
Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) Tano Batak, Roganda Simanjuntak, mendesak pemerintah untuk melakukan moratorium penebangan hutan di kawasan Danau Toba Senin (4/12/23).
Menurutnya, kejadian banjir bandang di Desa Simangulampe, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Jumat (1/12/23) lalu, juga pernah terjadi di kawasan Danau Toba, seperti di lembah Bakkara dan Sihotang. Simanjuntak menegaskan, praktik penghancuran hutan sudah berlangsung puluhan tahun dan
“Kawasan Danau Toba memiliki kecuraman yang ekstrem, sangat rawan terjadi bencana jika hulu sungai atau kawasan tangkapan air Danau Toba diganggu. Perubahan iklim global juga semakin memperparah situasi ini. Konsesi perusahaan Hutan Tanaman Industri yang melakukan penebangan di hulu harus dicabut atau direvisi konsesinya,” tegas Simanjuntak.
Kemudian, Roganda menanggapi pernyataan Bupati Humbahas, Dosmar Banjarnahor, terkait banjir bandang di Baktiraja yang disebabkan muntahan batu dari perut bumi. Ia menilai pernyataan Bupati terlalu prematur dan membutuhkan riset lebih lanjut.
Baca juga: Bupati Humbahas Menduga Ada Kejahatan Lingkungan Terkait Banjir Bandang
“Menurut saya pernyataan Bupati ini terlalu dini tanpa didahului riset atau investigasi. Sementara video singkat yang beredar di media sosial menunjukkan di hulu sungai di Simangulampe ada jejak penebangan hutan,” ujar Roganda lagi.
Terpisah, Direktur KSPPM Parapat, Delima Silalahi, juga mengatakan hal yang sama. Data dan gambar udara menunjukkan bahwa banjir bandang di Dusun III Simangulampe disebabkan meluapnya Aek Sibuni-Buni, bukan muntahan batu dari perut bumi.
Delima mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terkait penggundulan hutan di hulu sungai yang menjadi pemicu banjir.
“Skandal lingkungan ini semakin mencuat. Masyarakat menantikan langkah konkret dari pemerintah dalam menanggulangi krisis lingkungan di kawasan Danau Toba,” jelasnya, Senin (4/12/23). (Hutajulu/hm20)
