Medan, MISTAR.ID
Guna mengatasi banjir yang terjadi di Kota Medan, Balai Wilayah Sungai (BWS) harus segera melakukan normalisasi sungai-sungai yang melintasi Kota Medan. Hal itu dikatakan Akademisi USU Ivan Indrawan ST MT, Selasa (1/3/22).
Dikatakannya, bahwa seminggu terakhir terjadi hujan di Medan dan kawasan hulu di Deliserdang serta Karo yang berada di atas. Karena setiap hari hujan dan puncaknya kemarin, hal ini menyebabkan debit air di sungai-sungai yang melintasi Kota Medan kian meningkat dan meninggi.
“Dengan kondisi penampang sungai kita yang sudah banyak sedimentasi, kemudian sempadan sungainya juga sudah banyak terganggu, sehingga terjadilah pendangkalan dan penyempitan pada badan sungai. Oleh sebab itu, segera normalisasi sungai-sungai di Kota Medan untuk mengatasi banjir ini,” ungkap Dosen Teknik Sumber Daya Air Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik USU ini.
Baca juga:Pengendalian Banjir Medan, Bobby Tinjau Pemasangan U-Ditch di Karya Wisata
Dijelaskannya, normalisasi dilakukan dengan mengembalikan bentuk penampang dan alir sungai sesuai kapasitasnya.
“Bisa dalam bentuk pengerukan dasar sungai karena adanya sedimentasi, bisa juga memperlebar badan sungai untuk menambah kapasitas daya tampungnya terhadap debit banjir,” ujarnya.
Adapun permasalahan normalisasi yakni membebaskan lahan di sempadan sungai yang sudah dijadikan kawasan pemukiman, sehingga sungai mengalami penyempitan.
“Ini sebenarnya masalah lama. Program normalisasi ini bukan saja masalah teknis, tetapi masalah sosialnya yang sangat besar. Mungkin itu yang jadi kendala yang harus dihadapi Pemko Medan maupun BWS. Masalah sosial itu salah satunya mungkin soal pembebasan lahan,” terangnya.
Selain kesiapan anggaran pembebasan, lanjutnya, eksekusi di lapangan juga harus dipersiapkan dengan matang.
“Terkadang eksekusi di lapangan yang berat. Untuk pembebasan lahan itu kan harus ada pendataan, pengukuran dan sosialisasi. Belum lagi konflik-konflik orang-orang yang tidak setuju,” ucapnya.
Kendati kendala sosial ini berat, tambahnya, percepatan program normalisasi ini sangat mendesak. Untuk itu, kolobarasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan pemkab/pemko sekitar Medan harus ditingkatkan.
“Kita nilai Wali Kota Medan Bobby Nasution mempunyai kemampuan dalam menjalin koordinasi dan kolaborasi itu. Bobby Nasution juga dekat dengan pemerintah pusat. Ini harus dimanfaatkan. Saya pribadi juga sudah melihat, Bobby Nasution mempunyai kemampuan mengundang dirjen sumber daya air dari kementerian pusat untuk segera mempercepat program BWS menormalisasi sungai-sungai di Medan ini,” ujar Ivan yang mengatakan, sepengetahuannya BWSS II sudah memprogramkan normalisasi ini. “Tinggal mempercepat realisasi program itu saja,” ucapnya.
Baca juga:Pemko Medan Siagakan Alat Berat di Lapangan Merdeka Antisipasi Banjir
Dalam pembebasan lahan itu, sebut Ivan, mungkin ada kompesasi pada warga yang memiliki sertifikat hak milik. Susahnya apabila warga tidak memiliki sertifikat hak milik karena negara tidak punya dasar hukum untuk memberikannya ganti rugi.
“Rencana Pemko Medan berkolaborasi dengan pihak lain untuk membangun rusunami untuk warga merelokasi warga pinggiran sungai merupakan solusi yang tepat. Ini cara yang baik untuk mengurangi konflik dan masyarakat pun merasa senang. Skemanya mungkin tetap harus ada cicilan, namun ringan. Ini cukup membantu,” pungkasnya. (rahmad/hm06)
