Jakarta, MISTAR.ID
Sejumlah universitas negeri dan swasta yang mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terus bermunculan hingga Senin (5/2/24).
Para guru besar dan dosen itu juga mengomentari demokrasi yang mengalami kemerosotan. Selama beberapa hari terakhir, petisi dan kritik itu semakin melebar dan diutarakan perguruan tinggi di sejumlah daerah.
Terkini civitas akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menyerukan Maklumat Kebangsaan di Gedung Siti Walidah, komplek Kampus UMS, pada Senin (5/2/24). Rektor UMS, Sofyan Anif dan puluhan Guru Besar UMS mengikuti pembacaan maklumat itu.
Baca juga:Protes Civitas Akademika Bagi Jokowi di Kampus Semakin Meluas
Ada 8 poin Maklumat Kebangsaan dibacakan Guru Besar Fakultas Hukum UMS yang juga eks Ketua Komisi Yudisial (KY), Aidul Fitri Ciada Azhari.
Aidul menuturkan, maklumat mencuat akibat keresahan civitas akademika terhadap perkembangan demokrasi di tanah air. Menurutnya, keadaan itu sudah sangat memprihatinkan, sehingga mengancam masa depan demokrasi di Indonesia.
“Saya mendengar dari sejumlah kalangan, ya sebutlah pihak Istana, ini merupakan orkestrasi politik. Saya anggap ini orkestrasi kewarasan, orkestrasi nurani, orkestrasi moral,” paparnya.
Civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta mendesak Jokowi sebagai teladan etik dalam menjaga netralitas dan menjamin tahapan politik digelar demokratis serta tanpa kekerasan di Pilpres 2024.
Baca juga:Civitas Akademika Kritisi Jokowi Jelang Pilpres 2024
Desakan dimaksud tertuang dalam salah satu poin ‘Seruan Moral Kalijaga’ yang dibacakan dosen Sosiologi UIN, Achmad Uzair bersama dosen lain.
Kemudian civitas akademika serta alumni Sekolah Tinggi Filsafat (STF) dan Teologi dari seluruh Indonesia menyentil Jokowi perihal penyalahgunaan sumber daya negara dalam memuluskan kekuasaan melalui Pilpres 2024.
Ada 3 poin ‘Seruan Jembatan Serong II’ disampaikan Ketua STF Driyarkara, Romo Simon P Lili Tjahjadi. Menurut mereka, negara tidak boleh dikorbankan demi kebutuhan kelompok atau pelanggengan kekuasaan keluarga.
“Stop penyalahgunaan sumber daya negara demi kepentingan pelanggengan kekuasaan. Selain pada hukum dan prinsip demokrasi, anda bertanggung jawab ke Tuhan,” ucap Romo Simon.
Baca juga:Civitas Akademika Unimed Sepakat Membangun Zona Integritas
Sebanyak 44 Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya juga meminta Presiden ke 7 Indonesia itu menjaga netralitas saat Pemilu 2024. Ratusan civitas academica Universitas Airlangga (Unair) Surabaya terdiri dari guru besar, akademisi, alumni dan mahasiswa-mahasiswi juga menyampaikan manifesto.
Ini kumpulan kampus menyampaikan seruan kritik ke pemerintahan Jokowi : Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Mulawarman Samarinda, Universitas Padjadjaran (Unpad), Sekolah Tinggi Filsafat (STF) dan Teologi dari seluruh Indonesia, Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Universitas Airlangga, Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta, Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh dan Universitas Sumatera Utara (USU). (cnn/hm16)
