Hanoi, MISTAR.ID

Pemerintah Vietnam mengumumkan langkah drastis untuk mengurangi jumlah kementerian dan lembaga negara serta memberhentikan sekitar 100.000 pekerja dalam upaya penghematan anggaran yang diperkirakan mencapai 113 triliun Dong (sekitar Rp72 triliun) dalam lima tahun ke depan.

Dalam reformasi ini, Vietnam akan mengurangi jumlah kementerian dan lembaga dari 30 menjadi 22. Selain itu, pemangkasan juga akan terjadi di sektor publik, termasuk media, pegawai negeri, polisi, dan militer. Pekerja sektor publik seperti di lembaga pemerintah, sekolah, dan fasilitas kesehatan juga akan terpengaruh oleh keputusan ini.

Diperkirakan sekitar 100.000 orang akan diberhentikan atau ditawarkan pensiun dini. Salah satu pekerja yang terkena dampak adalah Thanh, seorang produser TV yang telah bekerja selama 12 tahun sebelum media tempatnya bekerja tutup. "Sangat menyakitkan untuk dibicarakan," ungkap Thanh yang kini beralih profesi menjadi sopir taksi.

Pemerintah Vietnam mengatakan bahwa pemangkasan ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan mengurangi pemborosan anggaran negara. Vietnam juga merencanakan pemotongan anggaran sektor publik yang akan diajukan ke parlemen dalam beberapa hari mendatang.

Pernyataan dari Pemimpin Tertinggi Vietnam, To Lam, menekankan bahwa lembaga negara tidak boleh menjadi tempat perlindungan bagi pejabat yang tidak kompeten. "Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, kadang kita harus minum obat pahit dan menahan rasa sakit untuk mengangkat tumor," kata Lam dalam pernyataan Desember 2024.

Langkah ini muncul di tengah tantangan ekonomi Vietnam yang ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi delapan persen tahun ini, meskipun dampak dari kebijakan tarif tinggi yang diterapkan oleh pemerintahan Donald Trump di AS turut memberikan kekhawatiran. Selain itu, birokrasi yang membengkak juga dianggap sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi. (cnn/hm25)