Kuala Lumpur, MISTAR.ID
Status darurat telah ditetapkan di Malaysia hingga 1 Agustus 2021 mendatang. Merespon hal tersebut, para penguasa Malaysia mengatakan tidak perlu memperpanjang keadaan darurat lebih dari 1 Agustus. Mereka juga menyerukan agar suhu politik didinginkan.
Penjaga Stempel Penguasa Syed Danial Syed Ahmad mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (16/6/21) bahwa para penguasa telah mencatat tingginya jumlah kasus Covid-19 setiap hari, meskipun keadaan darurat telah dinyatakan.
Situasi ekonomi dan keuangan negara itu mengkhawatirkan dan suasana politik tidak stabil, menurut pernyataan itu. “Persatuan di antara orang-orang semakin retak,” bunyi pernyataan itu, seraya menambahkan bahwa orang-orang menderita kehilangan pekerjaan dan kehilangan pendapatan.
Baca juga: RS di Malaysia Krisis, BOR Capai 104% Akibat Lonjakan Covid-19
Para penguasa Melayu mencapai kesepakatan bahwa, antara lain, kehidupan dan penghidupan rakyat harus diprioritaskan, katanya. “Suhu politik yang semakin meningkat harus didinginkan,” sebut pernyataan itu, seperti dikutip media, Kamis (17/6/21).
“Penting untuk memiliki pemerintahan yang stabil yang dapat memperoleh kepercayaan dan dukungan dari mayoritas rakyat. Tidak perlu menempatkan negara dalam keadaan darurat setelah 1 Agustus 2021,” bunyi pernyataan itu.
Pada Rabu, Raja Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah memimpin konferensi khusus penguasa di Istana Negara, setelah memberikan audiensi kepada para pemimpin politik kunci sejak pekan lalu.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan itu, raja mengatakan sidang parlemen harus diadakan kembali sesegera mungkin sehingga peraturan darurat dan rencana pemulihan nasional dapat diperdebatkan oleh anggota parlemen.
Raja pertama kali mengumumkan keadaan darurat pada 12 Januari untuk mengekang penyebaran covid-19. Keadaan darurat dijadwalkan berlangsung hingga 1 Agustus atau lebih awal tergantung pada keadaan infeksi virus corona. Sesi parlemen federal dan majelis legislatif negara bagian belum diadakan sejak saat itu, dan tidak ada pemilihan umum yang diadakan selama periode ini.
Baca juga: Angka Kematian Covid-19 di Malaysia Cetak Rekor Tertinggi
Penangguhan parlemen dipandang sebagai langkah yang membantu Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menghindari tantangan langsung terhadap mayoritas tipisnya. Muhyiddin diangkat ke pos tersebut setelah perebutan kekuasaan di Putrajaya tahun lalu. Sejak itu dia menghadapi tantangan kepemimpinan tidak hanya dari oposisi, tetapi juga dari sekutu dalam pemerintahan Perikatan Nasionalnya.
Politisi oposisi telah mengkritik penanganan pandemi oleh pemerintah dan meminta parlemen untuk duduk. Lonjakan kasus covid-19 memaksa pemerintah menerapkan lockdown total sejak 1 Juni. Menurut pernyataan hari Rabu, para penguasa Melayu berpendapat bahwa majelis legislatif di negara bagian masing-masing juga harus bersidang sesegera mungkin.
“Metode dan prosedur penerapan protokol kesehatan yang saat ini dipraktikkan di beberapa negara yang terbukti mampu menekan penyebaran virus Covid-19, harus diperkenalkan dan diterima di negara ini,” kata pernyataan itu. (medcom/hm09)
