Yerevan, MISTAR.ID
Krisis politik berkepanjangan di Armenia membuat Perdana Menteri Nikol Pashinyan semakin tersudutkan dengan semakin meningkatnya aksi unjuk rasa yang menuntut pengunduran dirinya. Krisis ini dipicu kekalahan perang melawan Azerbaijan di Nagorno Karabakh tahun lalu.
Ribuan orang menyerbu pusat Yerevan untuk melancarkan aksi unjuk rasa, sedangkan warga lainnya menyemangati lewat jendela dan balkon rumah. Sabtu (27/2/21) pukul 19.30 waktu setempat, massa tiba di gedung parlemen dan beberapa orang mendirikan tenda, menurut pantauan korensponden media di lokasi.
Sekitar 5.000 demonstran berada di sana pada hari sebelumnya, mendesak anggota parlemen agar segera bertindak. “Pashinyan harus pergi demi negara kami, karena posisinya sangat lemah hari ini. Tidak ada yang menganggapnya serius,” ujar Vera Simonyan (28) spesialis IT kepada media di demonstrasi tersebut.
Baca juga: PM Armenia Tuding Militer Berusaha Menggulingkannya
Mantan PM Armenia Vazgen Manukyan yang ditunjuk oposisi untuk menggantikan Pashinyan berujar ke massa, dia berharap krisis politik dapat selesai dalam 2-3 hari. Dia menambahkan, “Hari ini Pashinyan tidak punya dukungan. Saya meminta layanan keamanan dan polisi untuk bergabung dengan tentara, untuk mendukung tentara.”
Pashinyan tuding militer hendak lakukan kudeta Nikol Pashinyan sempat menuding militer Armenia berusaha melakukan kudeta untuk menggulingkan dirinya. Dia pun mengajak seluruh pendukungnya untuk turun ke jalan, menyusul ketegangan akibat kekalahan dari Azerbaijan dalam perang tahun lalu.
Sebelumnya, petinggi angkatan bersenjata menyerukan Pashinyan untuk mundur. Memunculkan perebutan kekuasaan di negara Kaukasus itu. Dalam tulisannya di Facebook, Pashinyan langsung mengecam pernyataan militer itu dan menganggapnya sebagai percobaan kudeta.
Baca juga: PM Armenia Tolak Mundur, Oposisi Siap Mogok Nasional
“Saya menganggap ucapan itu sebagai upaya kudeta dari Staf Jenderal, dan mengundang pendukung kami untuk ke Lapangan Republik sekarang,” ujar dia. Pashinyan juga memecat kepala staf jenderal Onik Gasparyan sebagai pihak yang mengeluarkan pernyataan tersebut.
Namun, Presiden Armenia Armen Sarkisian pada Sabtu (27/2/21) menolak menandatangani perintah tersebut. “Presiden republik, dalam kerangka kekuasaan konstitusionalnya, menolak rancangan keputusan itu karena keberatan,” kata pernyataan kantor kepresidenan yang dikutip media.
Mereka melanjutkan, krisis politik tak dapat diselesaikan dengan seringnya mengganti personel. Tak lama setelah penolakan tejadi, Pashinyan menulis di Facebook bahwa dia akan mengirim surat perintah itu sekali lagi ke kantor kepresidenen. Menurut pria 45 tahun itu, keputusan presiden sama sekali tidak meredakan krisis. (kompas/hm09)
