Jakarta, MISTAR.ID
Thailand mendapat kritikan dari Indonesia karena menjadikan junta Myanmar sebagai tuan rumah pertemuan menteri luar negeri Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Staf khusus Menteri Luar Negeri Indonesia untuk diplomasi regional, Ngurah Swajaya, mengatakan bahwa pendekatan Thailand untuk melibatkan junta Myanmar melanggar mandat Konsensus Lima Poin ASEAN.
“Kalau satu negara mengambil inisiatif, silahkan, itu hak mereka. Tapi kalau berbicara dalam konteks ASEAN, kita punya aturan main yang harus dihormati,” kata Swajaya, Selasa (20/6/23).
Baca juga: Kejahatan Dunia Maya Meningkat, Sekjen ASEAN: Harus Diberantas
Aturan main, kata Swajaya, mengacu pada Konsensus Lima Poin dan hasil KTT ASEAN, yang telah disepakati oleh para pemimpin untuk mengatasi krisis yang terjadi di Myanmar sejak militer merebut kekuasaan dari pemerintahan yang dipilih secara demokratis di Myanmar.
“Ada kesepakatan di antara para pemimpin ASEAN bahwa Five-Point Consensus masih menjadi acuan (untuk menyelesaikan krisis Myanmar),” ujarnya.
Swajaya mengatakan, pendekatan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar harus dilakukan untuk mendorong dialog inklusif nasional dan mencari solusi damai. Melibatkan hanya satu pemangku kepentingan bukanlah bagian dari rencana perdamaian ASEAN di Myanmar.
Baca juga: Pertemuan Kedua, Para Menteri Anggota BRICS Membahas Tata Kelola Global
Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini telah berusaha untuk melibatkan hampir semua pemangku kepentingan di Myanmar, termasuk junta militer yang saat ini memerintah Myanmar, Dewan Administrasi Negara (SAC), dan pemerintah dalam pengasingan yang dibentuk oleh anti- kudeta dan aktivis pro-demokrasi, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), untuk memulai proses perdamaian.
“Penyelesaian melalui dialog inklusif adalah satu-satunya cara untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan dan tahan lama,” katanya.
Thailand pada hari Senin (19/6/23) menjadi tuan rumah pembicaraan yang bertujuan untuk kembali terlibat dengan junta Myanmar
Menteri luar negeri ASEAN dan menteri luar negeri yang ditunjuk junta Myanmar, Than Shwe, diundang ke pertemuan di Pattaya pada 18-19 Juni 2023.
Namun, beberapa anggota ASEAN, termasuk Indonesia, menolak menghadiri pertemuan tersebut dengan alasan ketidaksetujuan mereka.
Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha mengatakan pembicaraan itu diperlukan untuk melindungi negaranya, yang memiliki perbatasan panjang dengan Myanmar.
“Kami menderita lebih dari yang lain karena Thailand memiliki lebih dari 3 ribu km perbatasan darat dan juga perbatasan laut,” kata Prayuth kepada wartawan. “Itulah mengapa pembicaraan diperlukan. Ini bukan tentang memihak.” Ucapnya.
