Sydney, MISTAR.ID
Australia mengatakan pada Rabu (26/4/23), pihaknya akan memulai pembuatan peluru kendali di dalam negeri pada tahun 2025. Proyek ini dua tahun lebih cepat dari yang diharapkan, dalam perombakan pengaturan pertahanan yang luas untuk fokus pada kemampuan serangan jarak jauh.
Pada Senin (24/4/23), Pemerintah Partai Buruh mengatakan menerima rekomendasi tinjauan pertahanan yang mengatakan China telah meluncurkan pembangunan militer terbesar dari negara mana pun sejak akhir Perang Dunia II tanpa transparansi, dan persaingan kekuatan besar memiliki “potensi konflik” di Indo-Pasifik.
Jadwal pembuatan senjata berpemandu dalam negeri, yang awalnya ditetapkan pada 2027, akan dipercepat menjadi dua tahun dengan mengalokasikan dana A$2,5 miliar (US$1,6 miliar) untuk proyek tersebut, kata Menteri Pertahanan Richard Marles dalam wawancara media.
Baca Juga:PM Australia Serukan Pemilih Dukung ‘Suara’ Penduduk Asli
Itu menunjukkan lebih dari dua kali lipat dalam pendanaan yang dialihkan dari proyek pertahanan yang dibatalkan.
“Itu secara radikal menggeser kerangka waktu ke depan dalam hal kemampuan manufaktur,” kata Marles dalam wawancara televisi dengan Nine pada hari Rabu(26/4/23).
“A$1,6 miliar selanjutnya akan dihabiskan untuk membeli sistem serangan jarak jauh dari luar negeri dalam waktu dua tahun,” katanya.
Baca Juga:Australia Beli Tiga Kapal Selam di Bawah Kemitraan AUKUS
Pemerintah sudah melakukan pembicaraan dengan produsen rudal Raytheon dan Lockheed tentang membangun produksi di Australia, tambah Marles.
Diskusi juga diadakan dengan Kongsberg, produsen rudal angkatan laut Norwegia yang telah disetujui untuk dibeli oleh Australia.
Pat Conroy, menteri industri pertahanan, mengatakan tinjauan tersebut merekomendasikan untuk memperoleh rudal serang bersama Kongsberg yang akan “memungkinkan kita untuk melihat pembuatan keluarga rudal Strike Missile di Australia”.
Australia akan bekerja lebih erat dengan sekutu keamanannya, Amerika Serikat, sambil meningkatkan diplomasi di kawasan itu untuk mencegah konflik dan meningkatkan hubungan pertahanan dengan India, Jepang, negara-negara Asia Tenggara, dan pulau-pulau Pasifik, kata tinjauan tersebut.(channelnewsasia.com/hm01)
