Medan, MISTAR.ID
Menjadi negara yang berpendapatan tinggi atau high income country tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Agar Indonesia bisa menuju high income country harus bisa tercapai porsi yang baik. Mulai dari regulasi yang baik juga dengan sumber daya untuk bisa mendanai pembangunan secara berkelanjutan.
Apakah itu membangun SDM Indonesia dengan pendidikan, kesehatan atau membangun infrastruktur dan yang lebih penting juga membangun institusi-institusi publik yang melayani, bersih, kompeten dan profesional. Sehingga Indonesia memiliki kekuatan yang berdaya tahan.
Hal ini dikatakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang digelar oleh Kementerian Keuangan dan Direktorat Jendral Pajak di Hotel Adimulia Medan, Jumat (4/2/22) sore.
Baca Juga:Penerimaan Pajak 2021 Lebihi Target
Menurutnya, untuk pendapatan negara, penopang terbesarnya adalah pajak, bea cukai dan PNBP. Dalam situasi tertekan, defisit bisa ditingkatkan tapi tidak boleh dilakukan terus menerus karena bisa menangani krisis ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah berupaya kembali menyehatkan APBN secara terukur dengan melakukan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Maka dari itu, pajak selain menjadi sumber utama penerimaan juga menjadi instrumen yang sangat penting ketika suatu perekonomian atau negara mengalami musibah seperti pandemi.
“Jadi pajak atau perpajakan tidak selalu melulu hanya ingin mengumpulkan pendapatan. Tapi dia menjadi instrumen yang sangat penting bagi negara untuk bisa dipakai pada saat susah maupun pada saat senang. Dia instrumen yang membantu negara, rakyat, dan ekonomi untuk mencapai cita-cita pembangunan dan cita-cita bernegara kita yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur,” katanya.
Ia melanjutkan, saat menghadapi pandemi Covid-19 yang masih belum usai, APBN sangat fleksibel dan responsif memberikan bantuan sosial agar masyarakat bisa bertahan, memberikan dukungan pada UMKM dalam bentuk modal, dan juga memberikan dukungan dalam bentuk countercyclical untuk mengurangi dampak negatif Covid-19.
Baca Juga:Fantastis! Elon Musk Bayar Pajak Rp119 T Setahun
Demikian juga bagi pajak sebagai salah satu instrumen APBN. Selama pandemi pajak dan bea cukai mendukung dalam bentuk insentif fiskal. Impor dari berbagai barang untuk menghadapi Covid seperti vaksin dan alat PCR semuanya mendapatkan pembebasan pajak bea masuk.
“APBN kita dari sisi pajak tidak hanya sekadar memungut pajak untuk kemudian membebani masyarakat. Tidak. Pajak bahkan sering dipakai sebagai instrumen memberi insentif,” ungkapnya.
Untuk itu, pemerintah melalui penetapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP berupaya mendorong sistem perpajakan adil, sehat, efektif, dan akuntabel. UU HPP hadir dalam momentum yang tepat untuk memperkuat reformasi perpajakan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan sukarela, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan untuk mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan.
Dalam kegiatan yang sama, Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah yang menyambut kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mendukung atas gelaran Sosialiasi Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) kepada para pengusaha dan OPD lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.
Baca Juga:Ayo! Bayar Pajak Mobil Melalui Online, Lebih Praktis dan Cepat
“Kami mendukung adanya sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini. Pastinya kita semua menginginkan semakin meningkatnya perolehan pajak karena pembangunan tanpa adanya anggaran tidak akan terjadi. Sosialisasi ini dapat memperluas basis pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Sumatera Utara khususnya dan nasional umumnya,” terangnya.
Nuansa ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Sumut juga sudah mulai membaik. “Dengan membaiknya ekonomi ini, semoga membaik juga penerimaan pajak sehingga pembangunan juga semakin merata di seluruh daerah,” harapnya. (anita/hm12)
