Jakarta, MISTAR.ID

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah akan memanfaatkan tanaman tebu sebagai bahan pencampur bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi impor BBM, khususnya bensin.

Bahlil menjelaskan, pemerintah akan memanfaatkan tebu untuk diproduksi menjadi bioetanol di wilayah Jawa dan Merauke. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai ketahanan energi dalam lima tahun mendatang, sesuai dengan visi pemerintah.

"Kemudian etanolnya itu dari tanaman tebu. Salah satunya akan kita buat di Jawa maupun di Merauke. Supaya betul-betul pembaurannya itu dilakukan semuanya dalam negeri. Itu untuk mendukung peta jalan ketahanan energi," ungkapnya dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/1/25).

Selain itu, Indonesia juga akan mendorong produksi biodiesel sebagai bahan campuran untuk BBM jenis solar. Salah satu bahan bakar untuk pembuatan biodiesel ini adalah metanol. Untuk itu, pemerintah berencana membangun pabrik metanol di Bojonegoro, Jawa Timur.

"Sekarang sudah kita mulai dengan B40 pada 2025, ke depan akan menjadi B50. Tentu dalam campuran itu membutuhkan metanol dan etanol. Untuk B40, kita butuh 2,3 juta ton metanol. Sesuai arahan Bapak Presiden, kita akan bangun pabrik metanol dalam negeri, bahan bakunya berasal dari gas," kata Bahlil.

Bahlil menambahkan, pembangunan pabrik metanol ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai target ketahanan energi dalam negeri. Pemerintah juga telah melakukan pemetaan terkait ketahanan energi ini.

"Kita sudah memetakan masalah energi. Arahan Bapak Presiden adalah mendorong kedaulatan energi. Sambil kita meningkatkan produksi minyak, salah satu strateginya adalah mempergunakan biodiesel dengan CPO (crude palm oil)," tambahnya.

Selain pabrik metanol, Bahlil menyebutkan bahwa pemerintah juga akan membangun pabrik Liquefied Petroleum Gas (LPG) dengan menggunakan gas jenis Propane (C3) dan Butane (C4) yang memiliki kapasitas 1,7 juta ton per tahun.

"Arahan Bapak Presiden adalah mempercepat proses pengurangan impor. Caranya adalah dengan membangun pabrik LPG menggunakan gas C3 dan C4. Kapasitasnya sekitar 1,7 juta ton," tandasnya. (mtr/hm24)