Jakarta, MISTAR.ID
Kesuksesan penyelenggaraan Presidensi G20 tahun 2022 membuktikan kepemimpinan Indonesia di kancah global. Hal ini bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia di mata global, sekaligus mengokohkan kedaulatan ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, Indonesia tak bisa diintervensi oleh negara-negara lain. Menurutnya, bargaining position Indonesia menjadi penting untuk bernegosiasi dengan siapa pun.
“Saya bicara di forum B20 pada G20 kemarin, jangan pernah ada satu negara pun yang mendikte Indonesia. No country can dictate Indonesia. We know what we are going to do,” kata dia dilansir, Minggu (4/12/22).
Baca Juga:KTT G20 Usai, Para Pemimpin Negara Lanjut ke KTT APEC
Luhut menegaskan, Indonesia merupakan negara besar, yang dapat mengatur urusan ekonominya secara mandiri. Pemerintah disebutnya juga akan tegas mengeliminasi intervensi-intervensi asing, apalagi yang berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.
Sebab, selain soal PDB yang besar di antara negara-negara G20, Indonesia juga negara populasi terbesar keempat di dunia, serta memiliki potensi sumber daya alam untuk pengembangan industri-industri prospektif seperti baterai listrik dan kendaraan listrik.
Lebih lanjut, Luhut mengatakan, Indonesia memiliki hampir semua jenis mineral yang dibutuhkan dunia saat ini, seperti nikel, tembaga, emas, perak, bauksit. Beberapa komoditas unggulan Indonesia sering menerima berbagai tantangan dalam mencapai optimalisasi rantai pasok global.
Contohnya, kelapa sawit, nikel dan tembakau yang sering mengalami berbagai bentuk hambatan dagang baik secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai kampanye negatif yang dibalut dengan dalih nilai-nilai universal, seperti lingkungan hidup atau kesehatan.
Ia menyebut, apapun yang diusulkan ke pemerintah, akan pertimbangkan untuk diterima. Namun Luhut meminta jangan mendistorsi pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebab apabila usulan yang disampaikan mengganggu kedaulatan ekonomi maka tidak akan disetujui.
“Apa pun usulannya, kalau mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sedang baik, saya pasti tidak setuju. Jadi, kita harus tunjukkan ke dunia bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang bisa mengatur dirinya. Negara-negara lain tidak perlu mengatur kita,” sambung Luhut.
Baca Juga:Pasang Spanduk Tolak KTT G20 di Bali, 7 Mahasiswa Ditangkap
Luhut menjelaskan keberhasilan Indonesia dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif secara beruntun selama 30 bulan terakhir. Ini makin membuktikan tata kelola ekonomi nasional yang dilakukan secara mandiri dan berorientasi kepada kepentingan nasional memang kokoh.
Tak hanya pemerintah, masyarakat juga enggan kedaulatan ekonomi nasional diusik negara-negara lain. Ini tercermin dari hasil ‘Survei Nasional: Persepsi Masyarakat terhadap Pancasila’ yang disusun oleh Pusat Kajian (Puska) Hukum dan Pancasila Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI).
Peneliti Puska Hukum dan Pancasila serta Dosen Tetap FH-UI Kris Wijoyo Soepandji mengatakan. 90 persen masyarakat Indonesia menolak adanya intervensi asing terhadap kebijakan-kebijakan nasional. Mereka menilai Indonesia harus berdaulat dan mengutamakan kepentingan rakyat.
Ia menyebut, survei ini dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap Pancasila yang dilakukan secara daring terhadap 1.000 responden. Hasilnya 62 persen responden menganggap pemerintah masih berpegang dari Pancasila sebagai dasar pembuatan kebijakan.
“Terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam, meskipun hampir 40 persen sisanya mulai goyah. Namun, 90 persen responden menolak adanya intervensi terhadap kebijakan pemerintah di Indonesia,” ujar dia.
Kris pun setuju bahwa Pancasila Indonesia punya posisi tawar yang besar dalam ekonomi global. Ini terbukti dari 98 persen responden survei yang menganggap Pancasila masih sangat relevan sebagai pedoman dalam menjalin hubungan dengan negara lain.(medcm/hm12)
