Medan, MISTAR.ID

Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) UKM IKM Nusantara Sumatera Utara (Sumut) berharap pelunasan hutang para Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) segera terimplementasi. Hal ini mengingat masa kepemimpinan Presiden Prabowo telah berjalan 100 hari atau 3 bulan.

Ketua DPW UKM IKM Nusantara Sumut, Binsar Simatupang yang juga merupakan pembina UMKM menyampaikan banyak dari pengusaha yang berharap pelunasan tersebut segera terealisasi sehingga mendorong roda perekonomian di Sumut untuk bergerak.

"UMKM ini perlu diakui sebagai pahlawan ekonomi nasional, karena tak dipungkiri 97 persen tenaga kerja di serap oleh UMKM. Tentu kita sangat mengharapkan pemerintahan Prabowo ini benar-benar mengimplementasikannya," ujarnya, Kamis (23/1/25).

Menurutnya, walaupun sudah ada Kementerian UMKM, tapi tak dipungkiri masih banyak tantangan yang harus dihadapi di Indonesia, baik persiapan, permodalan dan pemasaran.

"Masih banyak catatan-catatan, karena kita saat ini akan berhadapan dengan arus masuk barang-barang dari luar negeri. Jadi kaitan penghapusan piutang ini perlu diperhatikan, sebagaimana dampaknya terhadap APBN dan APBD," jelasnya.

Diwantinya hal ini tidak sama dengan masa Orde Baru yang juga memberlakukan pemutihan yakni kredit usaha tani (KUT).

"Jadi ini memang harus perlu dimatangkan dan juga adanya transparansi, agar tepat sasaran. Namun saya menilai pada 100 hari kabinet merah putih ini implementasinya belum diketahui," tambahnya.

Dijelaskannya, banyak UMKM yang bertanya padanya mengenai penghapusan hutang tersebut. Dan terkadang masih banyak beberapa peraturan yang tidak sesuai di lapangan.

"Artinya yang memenuhi kredit ini tidak sesuai dilapangan, tapi karena ini belum on going jadi masih belum tahu akan seperti apa. Tapi saya selalu mengarahkan kepada UMKM untuk terbuka pada publik mengenai keluh kesah yang terjadi," bebernya. (dinda/hm18)