Susan justru berpendapat bahwa pemerintah tidak memiliki niat untuk mengembangkan industri pengolahan sumber daya laut.
“Pemerintah hanya peduli dengan apa yang bisa dieksploitasi untuk saat ini. Setelah itu, entah bagaimana ke depannya. Ini adalah pola pikir yang berbahaya yang dilakukan pemerintah,” katanya.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, mengkritik keputusan pemerintah untuk membuka kembali ekspor benih lobster karena dinilai tidak sejalan dengan program hilirisasi yang telah diusung sebelumnya. Menurutnya, hilirisasi seharusnya mengarah pada pengolahan sumber daya alam agar memiliki nilai tambah sebelum diekspor.
“Hilirisasi dalam sektor perikanan berarti tidak mengekspor benih. Seharusnya kita mengekspor lobster yang telah besar atau produk turunannya,” ujarnya.
Baca juga: Pemerintah Pertimbangkan Ekspor Benih Lobster
Dengan mengizinkan ekspor benih, Piter menilai Indonesia justru memperkuat industri perikanan negara lain. Ia mengkhawatirkan bahwa suatu saat Indonesia akan kehilangan stok lobster karena benihnya diekspor.
“Sementara negara lain menjadi pemilik utama lobster,” tambahnya.
Sedangkan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kebijakan ini. Menurutnya, pemerintah hanya mengejar keuntungan sebanyak mungkin baik itu dari pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Padahal, ekspor benih justru memberikan keuntungan besar bagi investor asing karena harga jauh lebih tinggi saat benih tersebut dibesarkan menjadi lobster.
“Sementara itu, program pembibitan dan pembesaran benih di dalam negeri terhenti karena akan terjadi migrasi massal pembudidaya ke penangkap benih,” katanya.
“Akibatnya, eksploitasi benih bening lobster akan meningkat dan akhirnya kita akan kehilangan stok benih secara bertahap,” tambahnya. (cnn/hm20)
