Jakarta, MISTAR.ID

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan sinyal bahwa Indonesia mungkin batal menerapkan pajak minimum global sebesar 15%. Hal ini bisa terjadi akibat penolakan dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Indonesia sendiri sebelumnya berencana memberlakukan pajak minimum global mulai tahun pajak 2025, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global.

"Kita juga belajar bagaimana bekerja untuk memitigasi penerapan pajak minimum global 15%. Dan kita cukup positif karena Trump 2.0 tidak mau ini diterapkan, jadi saya kira kita ikuti Trump 2.0," ujar Airlangga dalam sambutannya di acara Indonesia Economic Summit by IBC di Shangri-La Hotel Jakarta, Selasa (18/2/25).

Di sisi lain, Indonesia terus mengoptimalkan kebijakan pembebasan pajak (tax holiday) dan pengurangan pajak (tax allowance) agar menciptakan iklim investasi yang lebih bersahabat. Ia juga mengajak investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Sebagai informasi, Donald Trump sebelumnya memutuskan untuk menarik AS dari kesepakatan pajak minimum global. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa langkah Trump tersebut berpotensi mempengaruhi kebijakan dunia.

"Namun karena AS adalah negara terbesar di dunia, tentu akan berdampak ke seluruh dunia. Tapi mengenai masalah pajak dan tarif, kita lihat Presiden Trump menerapkan kebijakan-kebijakan yang telah dijanjikan, dan kita akan terus perbaiki dan perkuat ketahanan perekonomian kita," ujar Sri Mulyani di kantornya akhir Januari lalu.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada awal Januari lalu telah mengumumkan penerapan pajak minimum global setelah kesepakatan Pilar Dua yang digagas oleh G20 dan dikoordinasikan oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yang didukung oleh lebih dari 140 negara.

Kebijakan ini telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global yang diteken pada 31 Desember 2024. Saat ini, lebih dari 40 negara telah mengimplementasikan ketentuan tersebut, dengan mayoritas negara menerapkan kebijakan ini pada tahun 2025.

"Dengan adanya ketentuan ini, praktik penghindaran pajak seperti melalui tax haven dapat dicegah. Kesepakatan ini kita sambut baik karena sangat positif dalam menciptakan sistem perpajakan global yang lebih adil," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu.

Pajak minimum global merupakan bagian dari upaya negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, yang telah diusahakan bersama setidaknya dalam lima tahun terakhir.

Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi kompetisi tarif pajak yang tidak sehat (race to the bottom) dengan memastikan bahwa perusahaan multinasional dengan omset konsolidasi global minimal 750 juta Euro membayar pajak minimum sebesar 15% di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. (detik/hm24)